.webp)
Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan politik uang (money politic) bukanlah suap jika penerimanya tetap menggunakan hati nurani saat menentukan pilihannya dalam pemilu. Hal itu disampaikan Mahfud saat menghadiri selawatan di Lapangan Desa Prampelan, Sayung, Demak, malam tadi.
"Saya sering bergurau begini, kalau orang diberi uang untuk memilih, 'ini kamu dikasih uang besok pilih ya nomor 3', itu sudah dosa. Dosanya apa, dosanya karena orang itu menerima risywah, suap. Laknat Allah utk rasyi wal murtasyi, bagi orang memberi suap dan menerima suap," kata Mahfud dalam sambutannya, Jumat (5/1/2024) malam.
"Kalau saudara menerima hal seperti itu, terima tidak apa-apa, tetapi hati nurani jangan berubah, 'saya akan memilih yang benar'," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Mahfud, praktik politik uang tidak masuk kategori suap jika si penerimanya tetap menggunakan hak pilihnya tanpa mengkhianati hati nurani.
"Memilih yang benar itu artinya tidak mengkhianati hati nurani, sehingga kita ini tidak berdosa kemudian, karena itu bukan suap," ujarnya.
"Kalau suap itu saudara memilih karena diberi. Kalau sudah diberi kemudian memilih yang lain itu bukan karena suap, tetapi boleh juga (memilih orang yang memberi uang) kalau memang yang ngasih ini baik ya, itu boleh juga," imbuhnya.
Mahfud juga menyatakan bahwa korupsi harus diberantas. Jika hukum dan keadilan bisa ditegakkan, Mahfud berujar, Indonesia diprediksi bisa bebas dari kemiskinan pada tahun 2045.
"Indonesia ini kaya raya kalau korupsi bisa diberantas, hukum dan keadilan bisa ditegakkan. Maka tidak ada rakyat Indonesia itu yang miskin. Kalau dalam tahapan-tahapan sekarang kita merencanakan ya, 2045 kira-kira kemiskinan itu tidak ada. Tapi itu bisa dipercepat manakala kita bekerja secara profesional," ujarnya.
Mahfud juga mengajak masyarakat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2024.
"Saya tidak menyuruh saudara milih siapa, tetapi hadirlah tanggal 14 Februari 2024. Adili kehidupan demokrasi kita, caranya adalah memilih siapa yang benar, siapa yang baik, siapa yang cocok menjadi pemimpin dan wakil rakyat. Itulah tugas rakyat, hak rakyat. Siapapun yang terpilih harus bertanggung jawab kepada rakyat," kata Mahfud.
(dil/dil)
