.webp)
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dikabarkan meminta pemerintah menunda penyaluran bansos sampai Pemilu 2024 selesai. Begini respons cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, terkait usulan TPN tersebut.
Ditemui di Balai Kota Solo, Gibran awalnya mempertanyakan saran tersebut diusulkan oleh siapa. Gibran juga menyampaikan bahwa keputusan terkait bantuan sosial bukan ada pada dirinya.
"Saran dari? Keputusan bukan di saya," kata Gibran, Jumat (5/1/2024).
Gibran pun mempersilakan dan meminta masukan dari warga. Dia juga meminta masukan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden yang lain.
"Saya monggo, mohon masukan dari warga dan lain-lain, dari pasangan lain," kata Gibran.
Saat ditanya lebih lanjut, Gibran kembali menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan ada pada dirinya.
"Itu keputusan bukan di saya," pungkasnya.
Dilansir dari detikNews, TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md dikabarkan meminta pemerintah menunda penyaluran bansos sampai Pemilu 2024 selesai. Mereka menilai hal itu harus dilakukan untuk menghindari kecurigaan yang menguntungkan pasangan capres dan cawapres tertentu.
"Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi-bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi persepsi publik seperti itu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," kata Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Todung Mulya Lubis, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).
Todung meminta pemerintah untuk mempertimbangkan usulan tersebut. Ia bahkan menyebut pembagian bansos saat kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraup suara rakyat.
"Tapi menurut saya dalam konteks Pilpres dan Pemilu sebaiknya itu tidak dilakukan, sampai Pilpres ini selesai. Jangan ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi semacam ini," imbuhnya.
(aku/dil)
