.webp)
Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memperkenalkan KTP Sakti di Boyolali. Salah seorang warga mempertanyakan tentang keamanan datanya agar tidak bocor dan data masyarakat penerima bantuan sosial tepat sasaran.
"Dengan KTP Sakti, datanya bisa dipastikan tidak, (bansos) tepat sasaran dan tidak bocor?" tanya seorang warga, Nasifatul Fadila, asal Desa Sendangrejo, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali dalam sesi tanya jawab di lapangan Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Sabtu (30/12/2023).
Ganjar Pranowo menjelaskan, dengan KTP Sakti ini, maka nantinya tidak ada kartu-kartu lainnya lagi bagi penerima bantuan sosial. Dengan satu identitas KTP tersebut, profil masyarakat sudah terekam semua.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ganjar mengungkapkan, setelah keliling ke banyak tempat di Indonesia, banyak komplain dari masyarakat soal penyaluran bantuan sosial. Terutama, siapa yang paling berhak mendapatkan bantuan tersebut.
"Lalu terjadi kecemburuan dan akhirnya orang bicara tidak tepat sasaran. Maka kalau selama ini sudah banyak bantuan terus kemudian masing-masing direpresentasikan dengan satu kartu, sekarang akan kita jadikan satu hanya dengan KTP," ujar Ganjar.
Dengan KTP Sakti ini, lanjut Ganjar, profil masing-masing penduduk Indonesia sudah bisa diketahui. Sehingga melalui KTP Sakti ini bisa menjadi alat untuk menyalurkan program-program agar tepat sasaran.
"Mana yang miskin mesti dapat bantuan apa? Mana yang profesi apa musti mendapat bantuan apa? Apakah itu buruh, petani, sehingga satu data Indonesia melalui KTP Sakti ini bisa kita turunkan menjadi alat untuk menyalurkan program-program agar tepat sasaran," imbuh Ganjar.
Ganjar mencotohkan peristiwa yang terjadi masyarakat pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS), tapi saat digunakan berobat ternyata terblokir.
"Nah yang begini-begini ini bisa dijadikan troubleshooting, karena kemudian report sistem bisa kita perbaiki. Kita kombinasikan pengalaman saya waktu di Jawa Tengah, ada aplikasi LaporGub, yang ini kita gedein se-Indonesia sehingga menjadi goverment super apps untuk melakukan kontrol-kontrol dengan data yang ada," kata mantan Gubernur Jateng dua periode ini.
Terkait keamanan data, Ganjar menyebut hal itu merupakan peringatan dari masyarakat yang cukup cerdas melihatnya. Ganjar menyatakan data memang tidak boleh bocor. Maka security system-nya harus diperbaiki.
"Bener pertanyaannya, datanya jangan sampai bocor. Maka nanti biar ahli-ahli teknologi informasi yang membuat pengamanannya," tegas Ganjar.
Lebih lanjut Ganjar menambahkan, KTP Sakti ini tak perlu biaya karena nomor induk kependudukan (NIK) sudah ada, sehingga profilingnya sudah ada.
"Tidak perlu lagi dengan biaya-biaya yang lain, wong ini hanya soal political will kok. Kalau kita mau, kita mampu tinggal butuh analis kemudian memecah-mecah menjadi kebutuhan yang akan kita lakukan, ya tinggal jalan saja," tandas dia.
Ganjar pun mengaku geregetan dengan kondisi satu data di Indonesia yang menurutnya nggak beres-beres.
"Saya geregeten aja, kenapa satu data Indonesia nggak beres. Ketika kita melihat produksi pertanian, waw kita sudah swasembada, tiga bulan kemudian kok import. Hari ini mau impor lagi," kata Ganjar.
Ganjar juga mempertanyakan posisi sebenarnya produksi pangan saat ini. Ganjar meminta pemerintah untuk mengakui kondisi produksi pangan saat ini.
"Sebenarnya produksi kita seperti apa? Kita ngaku saja. Sebenarnya ngaku saja nggak apa-apa. Ooo memang kurang karena situasi perubahan iklim, karena pupuknya kurang, karena produktivitasnya rendah," imbuh dia.
Kemudian, lanjut Ganjar, tugas pemerintah adalah mencari jalan keluar berbasis data yang valid.
(apu/rih)
