.webp)
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) meneken kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI terkait pembangunan Laboratorium Manajemen Risiko (Lab-MR) dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Sebentar lagi Jateng akan menyusul DKI Jakarta yang menyelenggarakan laboratorium manajemen risiko dan kapabilitas APIP.
Adapun penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana dan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono di Semarang pada Jumat (22/12).
Nana mengatakan Jateng dipilih dengan melihat hasil penilaian maturitas APIP yang terintegrasi manajemen risiko dan kapabilitas APIP berada pada level 3.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini semuanya adalah upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh para kepala OPD di Jateng ini," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/12/2023).
Dia menyebut level 3 yang diraih merupakan suatu prestasi. Namun di sisi lain menurutnya penyelenggaraan laboratorium manajemen risiko juga menjadi sebuah tantangan.
"Malah ini kita anggap formula awal. Tantangan ke depan ini masih banyak. Banyak yang harus kita perbaiki. Banyak yang harus kita lakukan," ujarnya.
Nana berharap dengan penyelenggaraan Laboratorium manajemen risiko mampu memperkuat penertiban dan implementasi kebijakan. Selain itu diharapkan menjadi sarana inkubasi inovasi, dalam implementasi manajemen risiko dan kapabilitas APIP.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono menambahkan laboratorium manajemen risiko dan kapabilitas APIP dilaksanakan untuk memastikan praktik terbaik atas penerapan manajemen risiko, serta peran APIP betul-betul terlaksana.
"Hasil penilaian maturitas APIP terintegrasi manajemen risiko dan juga kapabilitas APIP di Provinsi Jateng sudah berada pada level 3," kata dia.
APIP yang sudah berada pada level 3, sambungnya, diharapkan mampu memberikan jaminan atas terimplementasikannya manajemen risiko secara efektif serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Selain itu juga mampu memberikan early warning terhadap kemungkinan kejadian fraud.
"Dengan diketahuinya kemungkinan kejadian fraud sedini mungkin, diharapkan bisa sesegera mungkin dimitigasi oleh teman-teman pemda, sehingga tujuan yang sudah dicanangkan dan ditetapkan, bisa tercapai secara efektif," tutupnya.
(prf/ega)
