.webp)
Puluhan guru prioritas 1 (P1) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng) siang ini. Mereka mempertanyakan mengapa formasi pengangkatan PPPK tak sesuai dengan jumlah guru P1.
Puluhan guru itu datang dengan berpakaian batik dan membawa spanduk aspirasinya pada Kamis (21/12/2023). Satu per satu peserta aksi juga menyampaikan tuntutannya, menghadap ke Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Perwakilan guru P1 Jateng, Narto menyebut masih ada 4.101 guru P1 yang masih belum diangkat PPPK. Padahal mereka sudah dijanjikan akan diangkat sejak 2021.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Secara regulasi 2021 kami sudah mengikuti aturan yang berlaku, kami harus ikut tes dan di Keputusan KemenPAN-RB itu diatur bahwa yang passing grade itu menjadi tugas negara untuk mendapat penempatan dan yang hadir di sini itu passing grade semua," ujarnya.
Sayangnya, pada 2022 dan 2023 formasi yang dibuka oleh Pemprov Jateng jauh di bawah angka guru P1 yang ada. Dia menyebut Pemprov Jateng berdalih tidak ada biaya.
"Jumlahnya 10.099 yang passing grade saat itu, 'kami nggak ada duitnya'. Oke kami coba komunikasi ke Pemerintah Pusat di Kemenkeu, kami dibekali PMK 212 di mana yang mengatur tentang keuangan proses pengangkatan PPPK yang sudah passing grade itu, Jawa Tengah dijatah 6.501 dan duitnya di tahun 2023," ujarnya.
Namun, pada tahun 2023 ternyata Pemprov Jateng hanya membuka sekitar 1.500 formasi untuk PPPK guru. Hingga kini, masih ada 4.101 guru P1 yang belum diangkat sebagai PPPK.
"Kami masih menunggu itu kebijakan 2024, kami menunggu juklaknya dari Pemerintah Pusat, kami pun akan menunggu dari Pemerintah Daerah, harapan kami semua 2024 ini adalah episode yang terakhir sudah tidak ada P1 yang tercecer, sehingga 2025 itu silakan menggunakan mekanisme baru. Hampir ada yang mau pensiun loh, pengabdiannya 10-20 tahun banyak, banyak sekali," katanya.
(ahr/dil)
