.webp)
Calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka mengaku beberapa relawannya sempat mendapatkan intimidasi. Namun, pihaknya memilih untuk diam.
Hal itu diungkapkan Gibran usai ditanya mengenai PDIP yang mengaku mendapatkan tekanan dari penguasa.
"Tekanan dalam bentuk apa? Relawan saya juga diintimidasi, kami diam-diam saja," kata Gibran di Balai Kota Solo, Senin (20/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Gibran hanya menyebut bahwa banyak intimidasi yang diterima oleh relawannya.
Buntut intimidasi tersebut, Gibran menyebut telah memasang beberapa CCTV di rumah ketua relawan.
"(Intimidasi dalam hal apa?) Banyak. (Bentuk intimidasi) Nggak usah diceritakan, intinya kami santai-santai saja. Minggu lalu kami pasang CCTV di semua rumah ketua relawan," ungkapnya.
Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu juga enggan menyebut lokasi yang dipasang CCTV. Ia kembali menyebut bahwa selama ini pihaknya diam saja dan tidak pernah menceritakan ke siapa pun.
"(Di mana lokasi pasang CCTV) Nggak usah diceritain, kita kan nggak pernah cerita-cerita juga, kami kan diam-diam saja," ucapnya.
Mengenai pencopotan baliho Prabowo-Gibran, ia juga menanggapi dengan santai. Menurutnya, pencopotan itu hal yang biasa, namun bila ada hal-hal yang tidak wajar ia mempersilakan untuk melaporkan.
"(Pencopotan baliho Prabowo-Gibran) Itu hal biasa, kalau dari kami santai saja, kalau ada hal-hal tidak wajar silakan dilaporkan," pungkasnya.
Sebelumnya, dilansir detikNews, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut indikasi tekanan yang diterima PDIP dan Ganjar-Mahfud tak hanya dalam bentuk pencopotan baliho. Hasto mengatakan PDIP juga membangun komunikasi dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) terkait indikasi tekanan jelang Pilpres 2024.
"Oh, ya cukup banyak. Kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan," kata Hasto kepada wartawan di Hotel Sari Pasific, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).
Hasto juga menyinggung soal intervensi di Mahkamah Konstitusi (MK). "Ya tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan ya. Kalau kita lihat MK saja bisa diintervensi, padahal lembaga yudikatif. Apalagi yang lain," kata Hasto.
(rih/apl)
