.webp)
Capres PDIP Ganjar Pranowo mempertanyakan alasan balihonya dengan Mahfud MD di Gianyar, Bali, yang mendadak dicopot. Diketahui, pencopotan itu dilakukan saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja di Gianyar, Bali.
Menurutnya, pemasangan baliho tidak melanggar aturan dan seharusnya tidak dicopot. Hal itu disampaikan Ganjar usai menghadiri Mukernas V, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia di Prama Sanur Beach Bali, Kota Denpasar, Bali, Rabu (1/11/2023).
"Saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot begitu ya, memang kalau ada yang melanggar sih silakan dicopot, tapi kalau tidak ada yang melanggar, ya sebaiknya tidak perlu berlebihan," kata Ganjar dalam keterangannya, seperti dikutip dari detikNews.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, kini baliho yang dicopot sudah kembali dipasang. Ganjar sudah memastikan hal tersebut pada Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster.
"Saya senang karena saya sudah berkomunikasi dengan Pak Wayan Koster, kemarin akhirnya ada statement, dan kemudian dipasang lagi, ya kita senang," ucap Ganjar.
Lebih lanjut, Ganjar menegaskan netralitas aparat penegak hukum cukup penting. Dirinya ingin memastikan bahwa Pemilu 2024 mendatang dapat berjalan dengan lancar.
"Yang penting semua harus mendorong bahwa pemilu besok harus berjalan baik, aparatur semuanya bisa netral, itu penting," lanjutnya.
Sebelumnya, Kepala Satpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengungkapkan pencopotan tersebut atas perintah Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.
"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," ujar Dharmadi saat dihubungi, Selasa (31/10).
Jokowi Minta Semua Netral
Setelah ramai kabar tersebut, Jokowi juga mengungkapkan responsnya. Menurutnya, aparat penegak hukum dan semua pejabat pemerintahan harus bersikap netral di Pilpres 2024.
"Dan ini, saya tadi memperoleh informasi dari gubernur provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemkot, pemerintah pusat, semua harus netral," kata Jokowi kepada wartawan, Rabu (1/11).
"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral. Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti, apa, terjadi miskomunikasi dan menjadikan semua tidak baik," lanjut Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga meminta adanya komunikasi dari pemerintah daerah jika ingin memindahkan atribut partai agar tak menimbulkan kesalahpahaman.
"Harus ada komunikasi, minta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah, supaya tidak terjadi miskomunikasi," ujarnya.
Sementara itu dilansir dari detikBali, Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang terpajang di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, dicopot jelang kedatangan Jokowi ke Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Selasa (31/10/2023) siang.
Baliho Ganjar-Mahfud dicopot Satpol PP sekitar pukul 10.30 WITA. Bukan hanya baliho Ganjar-Mahfud, bendera PDIP yang berkibar di sana juga ikut diturunkan.
Bahkan, video pencopotan atribut tersebut juga beredar di media sosial.
