.webp)
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sukirman mengatakan pihaknya kini tengah menyoroti dan fokus menangani kemiskinan ekstrem yang terjadi di Jawa Tengah. Sebelumnya, ia pun meminta gubernur hingga bupati atau wali kota mendata secara detail kondisi kemiskinan di masing-masing daerah.
Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Musrenbang 2023 beberapa waktu lalu. Menurutnya dengan validitas data kemiskinan yang terbarukan, pemerintah daerah dapat fokus menangani serta mengurangi jumlah kasus di daerah masing-masing.
"Dalam konteks kemiskinan, dalam program yang sudah dicanangkan Gubernur Jawa Tengah, kepala daerah bisa lebih detail mendata seluruh warga-warga yang miskin. Mungkin memang agak kerepotan, harapannya angka kemiskinan dapat kita turunkan," ungkap Sukirman dalam keterangan tertulis, Senin (25/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sukirman pun berharap kemiskinan dan keamanan wilayah dapat menjadi isu strategis menjelang Pilkada Serentak dan menjadi kebijakan prioritas dalam rencana pembangunan daerah (RPD) 2024-2026.
"Jadi hal tersebut bisa benar-benar menjadi kerangka pikir perjuangan kita bersama," terangnya.
Sukirman juga menyampaikan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 masih ditemukan beberapa target yang sama, bahkan ada yang menurun dari tahun sebelumnya. Karena itu, beberapa hal harus dikoreksi supaya menjadi lebih baik lagi.
"Sebagai contoh, kemiskinan pada 2024 dan 2025 ditargetkan sama sama dalam dokumen RPD di tahun 2024-2026, yaitu 9,06% sampai 8,96%. Selanjutkan indeks kualitas lingkungan hidup ditargetkan sebesar 66,28 sampai 66,30. Di mana target tersebut lebih rendah dari capaian tahun 2022 sebesar 67,53," jelas Sukirman.
Diketahui sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia yang digelar di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, pada (17/1) lalu, Presiden meminta supaya angka kemiskinan ekstrem pada 2024 harus berada pada 0 persen.
Namun Sukirman menilai target yang hendak dicapai itu tidak mudah. Mengingat pada tahun 2022, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia masih 2 persen dan 14 provinsi berada di atas angka nasional, termasuk Jawa Tengah.
Sukirman menambahkan di Jawa Tengah pada September 2022 angka kemiskinan meningkat menjadi 10,98% dari posisi Maret 10,93%. Karena itu, pada 2024 tentu harus menjadi perhatian dalam stabilitas ekonomi dan politik karena masuk tahun politik.
"Semuanya sudah ada datanya. Artinya targetnya siapa, sasarannya siapa sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan, semua pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan," pungkasnya.
(akn/ega)
