.webp)
Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menyampaikan tiga fondasi mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Tiga fondasi tersebut antara lain digitalisasi dalam pemerintahan, membasmi korupsi, dan melipatgandakan anggaran negara untuk mewujudkan pelayanan berkualitas.
Ia mengungkapkan salah satu upaya digitalisasi dalam aplikasi keuangan yang diterapkan Pemprov Jateng dalam masa pemerintahannya sebagai Gubernur Jawa Tengah mencatat capaian positif. Hal tersebut mampu mencegah kebocoran anggaran hingga Rp 1,2 triliun melalui e-budgeting dan e-planning.
Menurut Ganjar, sistem digital pemerintahan ini harus ditingkatkan, seperti digitalisasi urusan tender, pelayanan masyarakat, maupun perpajakan untuk menghilangkan celah tindak pidana korupsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini diungkapkannya dalam acara 'Ganjar Menjawab Tantangan Masa Depan Indonesia' yang digelar Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Minggu (17/9) lalu.
Kata Pengamat soal Gagasan Digitalisasi Ganjar
Pengamat Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta Dr. Y. Sri Susilo sepakat dan mendukung gagasan digitalisasi dalam pemerintahan yang disampaikan Ganjar. Apalagi, gagasan tersebut sudah dijalankan dan berhasil mencegah kebocoran uang negara sebesar Rp 1,2 triliun.
"Seperti yang terjadi pada 2018, GRMS Jateng berhasil mencegah kebocoran anggaran Rp 1,2 triliun. Terbesar secara nasional saat itu. Anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena dialokasikan pada yang lebih bermanfaat," kata Susilo.
Menurut Susilo, inovasi Government Resources Management System (GRMS) yang diinisiasi dan sudah dijalankan Ganjar berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan nilai manfaat anggaran.
"Misal dimanfaatkan untuk membangun jembatan, jalan, atau pasar. Dampaknya bisa menumbuhkan simpul-simpul perekonomian baru. Pertumbuhan ekonomi otomatis terdorong," terang Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).
Ia menambahkan GRMS mewujudkan Jateng menjadi transparan dan akuntabel. Pasalnya, transparansi anggaran menjadi skala prioritas sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Secara mikro sistem ini mampu mencegah kebocoran anggaran. Sehingga APBD Jateng bisa terdistribusi secara optimal guna kepentingan masyarakat," paparnya.
Tentang GRMS
Sebagai informasi, GRMS adalah sistem aplikasi terintegrasi Pemprov Jateng. Muara dalam sistem ini adalah integrasi antardata di dalam proses bisnis internal birokrasi yang notabene merupakan sistem pengelolaan keuangan pemerintah dalam menyokong pelayanan publik dan pembangunan.
Sistem manajemen sumber daya pemerintah GRMS ini telah terintegrasi dan terpusat. Degan demikian, sistem ini digunakan instansi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah untuk mengelola dan memonitor sumber daya pemerintah agar lebih efektif dan efisien.
GRMS memudahkan instansi pemerintah mengambil keputusan, serta memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pemerintah. Hal ini juga membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pemerintah serta memperkuat upaya pencegahan korupsi dan penyelewengan di Provinsi Jateng.
Ada beberapa elemen penting dari GRMS Provinsi Jateng, antara lain e-Budgeting yakni aplikasi penganggaran yang memungkinkan instansi pemerintah mengelola anggaran secara terintegrasi dan real time. Aplikasi ini juga bantu mempercepat proses perencanaan anggaran dan meminimalkan kesalahan.
Kemudian, aplikasi perencanaan e-Planning yang membantu instansi pemerintah menyusun program dan kegiatan secara terpadu untuk mempercepat proses perencanaan.
Selain itu, ada e-Procurement yaitu aplikasi pengadaan barang dan jasa secara online. Aplikasi ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, serta meminimalisasi risiko tindakan korupsi dan penyelewengan.
(akn/ega)
