.webp)
Pemkot Solo menerima hibah sistem merit manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemprov Jabar. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menilai Pemkot Solo siap mengadaptasi sistem yang disebutnya banyak memiliki kelebihan untuk meningkatkan layanan ASN kepada masyarakat ini.
"Yang saya pelajari di Pemprov Jabar dari Pak Ridwan Kamil cukup bagus. KPI (key performance indicator) kita diperkuat lagi dengan aplikasi-aplikasi yang sudah dijalankan di Jabar," kata Gibran saat ditemui awak media di Balai Kota Solo, Rabu (30/8/2023).
Gibran menilai, dengan sistem ini, ASN di lingkungan Pemkot Solo akan meningkatkan kecepatan merespons keluhan, kecepatan pelayanan, dan birokrasi yang tidak kaku. Dia juga ingin ruang kantor yang tidak ada sekat kotak-kotak, sehingga semua penyelesaian masalah dilakukan dengan kerjasama tim.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan hal ini, lanjutnya, dinas satu bisa meminta bantuan dinas lain dalam menyelesaikan suatu permasalahan. "Itu contoh bagus, dan bisa banget diterapkan di Solo. Itu biasanya diterapkan di perusahaan startup digital, itu yang mau aku tiru," ucapnya.
Meski akan meningkatkan pelayanan, dan pemotongan birokrasi, Gibran meminta kebiasaan buruk ASN harus diubah. "Dampaknya pelayanan lebih cepat, respons lebih cepat, birokrasi dipotong. Budaya jeleknya harus dihapus," ujarnya.
Terkait dengan penerapan work from home (WFH), Gibran masih belum sepakat. Dia menilai bekerja di kantor masih lebih efektif untuk pengawasan.
"Tetap ngantor, sebisa mungkin tetap di sini. Urusan WFH WHO itu mengko sik (nanti dulu), biar kita lebih mudah memonitor. Ngantor neng kene wae (di sini saja) kadang-kadang do (pada) kayak gitu, ojo maneh (apalagi) di rumah," pungkasnya.
Sebelumnya, dikutip dari detikJabar, Pemprov Jawa Barat menghibahkan sistem merit manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada 11 pemerintah daerah di Indonesia.
Sebelas pemda yang akan mengadopsi sistem merit Jabar adalah Pemprov Bengkulu, Pemprov Jambi, Pemkab Solok Selatan, Pemkab Mamuju Tengah, Pemkab Buol, Pemkab Muna, Pemkab Sigi, Pemkab Barru, Pemkab Grobogan, Pemkot Surakarta, dan Pemkot Samarinda.
Penandatanganan kerja sama pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik itu dilakukan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dengan 11 kepala daerah di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Senin (28/8).
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu menuturkan reformasi birokrasi menjadi salah satu dari tiga indikator negara maju, selain pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia.
Kang Emil menyatakan Pemprov Jabar berkomitmen menghadirkan birokrasi adaptif sesuai perkembangan zaman. Salah satunya dengan mengoptimalkan digitalisasi.
(aku/dil)
