.webp)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama 17 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Klaten, Senin (14/8). Digelar secara virtual, kegiatan ini membahas mengenai evaluasi pelaksanaan dan percepatan intervensi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE).
Ganjar menyampaikan intervensi dan evaluasi dilakukan untuk dilakukan percepatan dengan beberapa langkah yang diambil dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.
"Kita akan kejar angka kemiskinan dengan percepatan memastikan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data yang terverifikasi dari Kecamatan ataupun Desa. Maka akan segera kita akan lakukan aksi dan kita akan mengerahkan seluruh sumber daya," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Selasa (15/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya juga menyampaikan terimakasih atas partisipasi masyarakat dalam proses percepatan penurunan kemiskinan ekstrem bisa berjalan. Saya juga berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten dan OPD sudah melakukan inisiatif sehingga penanganan jauh lebih komprehensif," imbuhnya.
Selanjutnya Ganjar mengevaluasi beberapa indikator kemiskinan ekstrem seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Listrik, Air, Jamban, Risiko stunting, Anak Tidak Sekolah (ATS), Disabilitas, dan Warga Tidak Bekerja.
"Tolong taggingnya di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinsos Prov. Jateng (SIKS-DJ)diberikan dan kesulitan bisa disampaikan. Mohon bantuannya nanti dari Provinsi akan menginput data agar nanti datanya lebih baik, karena kita akan kejar akhir tahun ini performer kemiskinan ekstrem ini bisa bagus. Sehingga segera kita eksekusi bersama-sama," tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, Ema Rachmawati melaporkan yang masih menjadi tugas dari Kabupaten dan Kota adalah tagging di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinsos Prov. Jateng (SIKS-DJ).
"Kemudian mendorong stake holder untuk berpartisipasi melaksanakan intervensi PKE di Jateng. Mengingat target PKE di Jateng pemenuhan layanan dasar (RTLH, Listrik, Air, Jamban, dan tenaga kerja) sampai akhir tahun 2023 karena masih belum banyak terintervensi. Sehingga perlu adanya langkah-langkah dan koordinasi dan strategi yang konkret dalam pemenuhannya," terang Ema.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Klaten Pandu Wirabangsa menyampaikan progres Kabupaten Klaten dalam penanganan kemiskinan ekstrem.
"PR (Pekerjaan Rumah) terbesar untuk Klaten adalah terkait listrik. Sehingga secara umum nanti kita akan segera koordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jateng sekaligus dilakukan koordinasi terkait verifikasi dan validasi di lapangan," kata Pandu.
Pandu juga menyampaikan terkait rumah tangga yang tidak bekerja, Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja (Diperinaker) juga akan mengadakan pelatihan, dan terkait air minum sudah terkoordinir dengan baik.
"Secara umum dan perlu garis bawahi sampai hari ini capaian kita (Kabupaten Klaten) walaupun masih ada beberapa intervensi yang belum terpenuhi, tetapi sudah cukup banyak yang dilakukan dan sudah kita tuntaskan," jelasnya
Sebagai informasi, dalam rakor tersebut Kabupaten Klaten diwakili oleh Kepala Bappedalitbang Kabupaten Klaten Pandu Wirabangsa, Perwakilan OPD terkait penurunan kemiskinan, Satgas Stunting, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), dan TKSK, Senin (14/8) di Ruang Rapat C2 Setda Kabupaten Klaten.
Kegiatan ini juga diikuti Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jateng, Kepala OPD Provinsi Jateng, Kepala Daerah di 17 Kabupaten dan Kota miskin ekstrem prioritas, Kepala OPD di 17 Kabupaten dan Kota miskin ekstrem prioritas.
(akn/ega)
