Begini Strategi Pemkab Klaten Kebut Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah Kabupaten Klaten menyiapkan langkah strategis untuk menekan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem.

Kepala Bappedalitbang Klaten Pandu Wirabangsa menyampaikan progres Kabupaten Klaten dalam penanganan kemiskinan ekstrem.

"PR (Pekerjaan Rumah) terbesar untuk Klaten adalah terkait listrik. Sehingga secara umum nanti kita akan segera koordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jateng sekaligus dilakukan koordinasi terkait verifikasi dan validasi di lapangan," kata Pandu dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (15/8/2023).

Sementara itu, terkait rumah tangga yang tidak bekerja, Pandu menyampaikan Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja (Diperinaker) Kabupaten Klaten akan mengadakan pelatihan. Adapun terkait air minum, Pandu mengatakan sudah terkoordinir dengan baik.

"Secara umum dan perlu digarisbawahi sampai hari ini capaian kita (Kabupaten Klaten) walaupun masih ada beberapa intervensi yang belum terpenuhi tetapi sudah cukup banyak yang dilakukan dan sudah kita tuntaskan," jelas Pandu.

Sementara itu, dalam rangka menekan angka kemiskinan ekstrem Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menggelar rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan dan percepatan intervensi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) bersama 17 Kabupaten dan Kota termasuk Kabupaten Klaten melalui virtual, Senin (14/8). Rapat koordinasi tersebut diikuti Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jateng, Kepala OPD Provinsi Jateng, kepala daerah di 17 Kabupaten dan kota miskin ekstrem prioritas, kepala OPD di 17 kabupaten dan kota miskin ekstrem prioritas.

Ganjar menyampaikan intervensi dan evaluasi dilakukan untuk dilakukan percepatan dengan beberapa langkah yang diambil dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.

"Kita akan kejar angka kemiskinan dengan percepatan memastikan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data yang terverifikasi dari Kecamatan ataupun Desa. Maka akan segera kita akan lakukan aksi dan kita akan mengerahkan seluruh sumber daya. Saya juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam proses percepatan penurunan kemiskinan ekstrem bisa berjalan. Saya juga berterimakasih kepada Pemerintah Kabupaten dan OPD sudah melakukan inisiatif sehingga penanganan jauh lebih komprehensif," terang Ganjar.

Selanjutnya Ganjar melakukan evaluasi dari beberapa indikator kemiskinan ekstrem seperti rumah tidak layak huni (RTLH), listrik, air, jamban, risiko stunting, anak tidak sekolah (ATS), disabilitas, dan warga tidak bekerja.

"Tolong taggingnya di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinsos Prov. Jateng (SIKS-DJ) diberikan dan kesulitan bisa disampaikan. Mohon bantuannya nanti dari Provinsi akan menginput data agar nanti datanya lebih baik, karena kita akan kejar akhir tahun ini performer kemiskinan ekstrem ini bisa bagus. Sehingga segera kita eksekusi bersama-sama," urai Ganjar.

Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Jateng Ema Rachmawati menambahkan yang masih menjadi tugas dari kabupaten dan kota adalah tagging di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinsos Prov. Jateng (SIKS-DJ).

"Kemudian mendorong stakeholder untuk berpartisipasi melaksanakan intervensi PKE di Jateng. Mengingat target PKE di Jateng pemenuhan layanan dasar (RTLH, listrik, air, jamban, dan tenaga kerja) sampai akhir tahun 2023 karena masih belum banyak terintervensi. Sehingga perlu adanya langkah-langkah dan koordinasi dan strategi yang konkret dalam pemenuhannya," ujar Ema.