Pintu Gerakan Antikorupsi Jateng Terbuka Lebar di Era Ganjar

Pintu gerakan antikorupsi di Jawa Tengah terbuka lebar pada era kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua II Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi-Ahli Pembangunan Integritas Jawa Tengah (Kompak-API Jateng), Zainul Ulum.

"Korupsi adalah mengambil yang bukan haknya. Korupsi itu ada di ruang nyata, di sekitar kita, bukan hanya di lingkup birokrasi dan pemerintahan, di luar itu juga banyak terjadi korupsi," ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (9/8/2023).

Dia menilai budaya korupsi di lingkungan birokrasi, tak banyak perubahan. Hanya saja, pada era Gubernur Ganjar Pranowo, ada perbedaan kepemimpinan. Ganjar sebagai pemimpin membuka pintu selebar-lebarnya untuk upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, gratifikasi dan pungutan liar (pungli).

"Sebelumnya, pejuang dan pegiat antikorupsi membentur tembok tebal, yang tak bisa dilewati. Saat ini, sudah terbuka lebar pintunya, kita tinggal masuk," ucap Zainul.

Dituturkan lebih lanjut, Kompak-API Jateng hanya sebagian kecil dari masyarakat Jawa Tengah. Oleh karenanya, untuk dapat mengawal birokrasi dan pemerintahan di Jateng agar bersih dari korupsi, Kompak-API Jateng bersama-sama elemen masyarakat lain harus terus menerus menanamkan nilai-nilai integritas.

"Ketika nanti jadi politisi, pejabat, pengusaha, masyarakat, jadilah sebagai sosok yang berintegritas. Kompak-API Jateng bersama-sama masyarakat menjaga nyala api perlawanan terhadap korupsi," paparnya.

Ditambahkan, elemen yang tergabung dalam Kompak-API Jateng berasal dari berbagai elemen. Ada yang dari kalangan birokrat, APH, pengusaha, politisi, advokat dan lainnya.

Lebih lanjut, Zainul menerangkan bahwa peta kerawanan korupsi ke depan adalah ada di pemerintah desa (Pemdes). Sehingga, perlu penguatan integritas dan pendidikan antikorupsi hingga ke tingkat desa.

Selama 10 tahun memimpin Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo menggaungkan slogan 'Mboten Korupsi Mboten Ngapusi'. Slogan ini benar-benar menjadi panduan Ganjar saat memimpin Jateng selama dua periode.

Hal ini diwujudkan Ganjar dengan reformasi birokrasi, lelang jabatan, menghilangkan budaya setor atasan dan jual beli jabatan, membuka seluas-luasnya kanal aduan masyarakat melalui LaporGub! dan berbagai platform media sosial. Dengan membuka luas aduan publik, Ganjar juga mengajak masyarakat untuk turut serta aktif mengawasi kinerja birokrasi dan terlibat dalam pemberantasan korupsi.