.webp)
Selebaran sosialisasi Pemilu berlogo KPU yang beredar di Sragen menuai protes. PDI Perjuangan menilai selebaran bertuliskan 'Satu Suara untuk Perubahan' itu berpotensi menggiring asumsi.
Dari foto yang diterima detikJateng, selebaran itu didominasi oleh tulisan besar berbunyi 'Satu Suara untuk Perubahan'. Sementara ada tambahan tulisan kecil berbunyi 'Golput Bukan Solusi.
Di bagian bawah, terdapat logo KPU dan tulisan akun media sosial Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Plupuh, Sragen. Selebaran ini diketahui beredar di belasan desa di Kecamatan Plupuh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bendahara DPC PDIP Kabupaten Sragen, Sugiyamto mengaku tidak setuju dengan kata-kata yang berada di selebaran itu. Dirinya menyebut ada tendensi dalam pemilihan kata di selebaran itu.
"Kalau kata-kata 'golput bukan solusi' oke, tidak masalah. Tapi kalau 'satu suara untuk perubahan' itu kan ada tendensi nggak bagus lah dari pandangan kita," ujarnya dihubungi detikJateng, Rabu (2/8/2023).
Apalagi, kata dia, kata-kata tersebut menggiring asumsi. Termasuk kata-kata itu sudah digunakan salah satu bakal calon presiden.
"Itu kan sudah slogan bakal calon presiden, artinya KPU harus lebih jeli jangan sampai slogan Bacapres ditempel di KPU. Itu kebijakan tidak fair," ungkapnya.
Menurutnya, selama ini tidak ada kata-kata dari KPU yang bernada sebaliknya.
"Kan ini tidak ada kata KPU satu suara untuk kelanjutan, kan nggak berani juga menempel itu, kenapa malah ada kata perubahan. Seolah-olah jadi tim sukses dari orang tertentu yang mempunyai slogan yang sama," pungkasnya.
Dimintai konfirmasi, Ketua KPU Sragen, Minarso membenarkan adanya selebaran itu di Kecamatan Plupuh. Pihaknya menyebut selebaran itu dibuat oleh PPK Plupuh.
"Iya memang betul ada selebaran tersebut dari produk PPK Plupuh. Kemarin saya langsung ke sana dan konfirmasi di sana," katanya.
Dalam konfirmasi tersebut, kata dia, ada ketidaktahuan dari PPK Plupuh mengenai slogan kata-kata tersebut. Dia menyebut tidak ada unsur kesengajaan.
Menurutnya, tujuan awal selebaran itu adalah sebagai sosialisasi jelang Pemilu 2024. Kini, lanjut Minarso, selebaran itu sudah dicopot dan tidak ada lagi yang beredar.
(aku/dil)
