.webp)
Para tenaga honorer kategori 2 (K2) Klaten menolak tawaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Mereka tetap kukuh meminta diangkat CPNS karena sudah lolos seleksi tahun 2013/ 2014.
Bupati Klaten Sri Mulyani menyatakan sebelum tim Kemenko Polhukam turun tangan ke Klaten, rapat sudah dilakukan. Tidak hanya dengan Kemenko Polhukam tapi juga BKN.
"Sebelumnya Kemenko Polhukam dan BKN rapat dengan saya, rapatnya lengkap saat itu walaupun lewat zoom. Seminggu berikutnya Kemenkopolhukam dan jajaran mau turun ke Klaten untuk difasilitasi minta dikumpulkan dan sudah kami fasilitasi," papar Sri Mulyani kepada wartawan usai Sambang Warga di Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Selasa (11/7/2023) siang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Sri Mulyani, dari laporan Sekda ternyata honorer K2 belum menerima untuk ditampung di P3K. Honorer diberikan waktu satu Minggu untuk berpikir tetapi yang penting negara sudah hadir.
"Diberikan waktu satu Minggu untuk berpikir, apakah mereka akan menerima tawaran tersebut, tapi yang jelas negara sudah memberikan solusi yang terbaik. Saya serahkan sekarang sepenuhnya pada rekan-rekan honorer K2," kata Sri Mulyani.
Pemkab, sambung Sri Mulyani, sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran untuk antisipasi jika ratusan tenaga honorer menerima tawaran P3K. Tapi jika kemudahan itu tidak dimanfaatkan, Pemkab juga tidak bisa berbuat banyak.
"Tapi kalau kemudahan-kemudahan ini tidak dimanfaatkan ya monggo, itu pilihan. Negara tidak bisa memihaki per kasus, negara sudah memberikan solusinya yaitu diwadahi di P3K, ini sebenarnya sudah yang terbaik," ucap Sri Mulyani.
Jika tawaran P3K tidak diterima, lanjut Sri Mulyani, dia khawatir para honorer K2 justru bisa rugi. Sebab negara sudah turun memberikan solusi.
"Ini bicaranya bukan bupati, tapi yang bicara sudah negara, negara melalui Kemenko Polhukam sudah menampung memfasilitasi melakukan koordinasi. Itu yang terbaik, mau protes kemana lagi," ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani berharap para tenaga honorer K2 segera mengambil keputusan. Semua diserahkan kembali kepada para tenaga honorer K2.
"Sebenarnya sudah tidak ada masalah karena kita sudah mengalokasikan anggaran. Semoga segera legowo memutuskan yang terbaik," pungkas Sri Mulyani.
Kemenko Polhukam sebelumnya diberitakan bertemu dengan puluhan tenaga honorer K2 Klaten yang lolos seleksi 2013/2014 tetapi tidak diangkat CPNS. Upaya mediasi Kemenko Polhukam dengan menawarkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ditolak.
"Kita menolak, tetap menolak P3K. Lawyer kita juga menolak," ungkap kata salah seorang tenaga honorer K2 Klaten, Ari Kurniawan saat ditanya detikJateng, Rabu (5/7/2023) siang, usai bertemu beberapa deputi dan staf khusus Menko Polhukam di RSPD Klaten.
Menurut Ari, pertemuan dengan pemerintah selama ini melelahkan para tenaga honorer K2 Klaten. Harapan K2 sebenarnya ada keputusan diangkat CPNS.
"Harapannya ada ending yang mengenakkan kita, segera diangkat CPNS dengan dasar keputusan 2016-2017 sampai ada keputusan Mahkamah Agung. Kita harap diangkat CPNS dengan regulasi khusus tapi yang disodorkan alasannya terbentur aturan 2014 (UU 5/2015 tentang ASN)," jelas Ari.
(akd/ega)
