.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku dirinya akan cawe-cawe di Pemilu 2024 demi bangsa dan negara. Pernyataan Jokowi itu sontak memicu beragam komentar.
Dosen Komunikasi Politik UGM Nyarwi Ahmad menyebut pernyataan Presiden Jokowi yang menyiratkan intensinya akan cawe-cawe dalam urusan politik jelang Pemilu 2024 perlu dicermati secara akurat, obyektif, dan kritis.
"Jika Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil, saya kira itu sebuah niatan yang baik. Presiden dalam posisi, peran, dan kapasitasnya sebagai kepala negara dengan niat baik seperti ini perlu kita apresiasi," kata Nyarwi dalam keterangan tertulis, Rabu (31/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nyarwi melanjutkan, dari sejumlah pernyataan Jokowi, hal yang paling potensial menimbulkan kontroversi dan multiinterpretasi adalah soal transisi kepemimpinan nasional. Kontroversi dan multiinterpretasi ini terkait dengan tiga hal yaitu, posisi, preferensi, dan subjektivitas Presiden Jokowi.
"Dari sejumlah pernyataan Presiden Jokowi, saya kira hal yang paling potensial menimbulkan kontroversi dan multiinterpretasi adalah soal transisi kepemimpinan nasional," kata Nyarwi.
Nyarwi mengatakan Jokowi tidak hanya berperan sebagai kepala negara saja, namun juga sebagai kepala pemerintahan. Jokowi juga memiliki peran sebagai kader PDIP yang sukses memenangkan dua kali Pilpres.
Lebih dari itu, lanjutnya, Jokowi juga merupakan pimpinan koalisi dari ketua umum parpol-parpol yang pernah mengusungnya sebagai capres dalam Pilpres 2019 lalu.
"Sebagai kepala negara, saya kira wajar Presiden Jokowi merasa memiliki kewajiban moral untuk memastikan agar transisi kepemimpinan nasional pasca Pilpres 2024 mendatang dapat berjalan dengan mulus, tanpa riak-riak politik yang membahayakan," sambungnya.
Namun, sebagai individu yang sedang menjabat presiden dan juga sebagai politisi dari partai tertentu yang juga sudah mendeklarasikan sosok presiden, pernyataan Jokowi terkait dengan transisi kepemimpinan nasional tersebut dapat memicu spekulasi banyak kalangan.
Posisi, peran, preferensi, dan subjektivitas Jokowi terkait dengan siapa saja yang layak untuk di-endorse sebagai pasangan capres-cawapres yang mampu meneruskan kepemimpinannya pasca-Pilpres 2024 mendatang dapat menimbulkan skala pengaruh yang sangat luas.
"Pengaruh tersebut tidak hanya pada ketua-ketua umum parpol dan tokoh-tokoh potensial yang selama ini sudah dideklarasikan sebagai capres dan potensial dinominasikan jadi cawapres semata. Lebih dari itu, skala pengaruh ini juga bisa menggerakkan barisan relawan yang selama ini menjadi pendukung setia Presiden Jokowi," beber Nyarwi.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Tidak hanya itu, pengaruh tersebut, baik langsung ataupun tidak langsung, bahkan bisa berkembang ke lingkungan birokrasi, hingga ke lingkungan TNI/Polri.
"Skala pengaruh ini saya kira yang harus dikelola dengan arif oleh Presiden Jokowi dan para tokoh yang ada dalam lingkaran terdekatnya saat ini," pungkasnya.
Untuk diketahui, pernyataan soal cawe-cawe tersebut disampaikan Jokowi pada pertemuan dengan para pemimpin redaksi sejumlah media di Istana Negara, Senin (29/5). Jokowi juga menegaskan bahwa cawe-cawe yang dimaksud tidak akan melanggar aturan.
"Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif," ucap Jokowi.
"Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi," imbuhnya.
Selain itu, Jokowi ingin agar Presiden ke depan mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN dan hilirisasi. Jokowi juga berharap peserta pemilu berkompetisi dengan fair. Untuk itu Jokowi meminta TNI-Polri dan ASN untuk netral.
Jokowi akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Jokowi juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya.
