.webp)
Beredar potongan video berisi sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, melakukan deklarasi mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024. Video berdurasi tiga detik ini beredar di media sosial.
Dalam tayangan video ini, tampak sejumlah kades di Brebes membentangkan sepanduk bertulis 'Pembentukan Tim Des Ganjar Kab. Brebes Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa'. Kemudian, secara bersama-sama mereka meneriakkan yel yel menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.
Deklarasi dukungan itu disampaikan para kepala desa usai acara halalbihalal di Kantor Kepala Desa Buaran, Kecamatan Jatibarang, Brebes, hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat dimintai konfirmasi, Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Brebes, Tasdik, menjelaskan para kades ini mendukung Ganjar sebagai calon presiden lantaran sosok Ganjar merupakan pembina Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi). Sehingga, mereka merasa perlu memberikan doa restu dan dukungan terhadap Ganjar.
"Kami memberikan doa restu dan mendukung pencalonan beliau," kata Tasdik yang menjabat Kades Padakaton, Ketanggungan, Rabu (10/5/2023).
Tasdik menambahkan, selain deklarasi juga telah membentuk tim di tingkat desa dan kecamatan untuk mendukung Ganjar.
"Beliau belum dinyatakan sebagai calon jadi kami sifatnya mendoakan," lanjut Tasdik.
Salah seorang peserta, Johan Wahyudi, yang juga Kepala Desa Dukuhturi, Kecamatan Ketanggungan, mengaku hadir pada acara itu. Dia mengaku datang ke acara itu atas undangan halalbihalal pengurus Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Brebes.
"Tadi acaranya halalbihalal dan dukungan itu hanya spontanitas. Saya juga tidak tahu akan ada deklarasi," kata Johan.
Terpisah, disinggung soal deklarasi dari para kades ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Brebes, Subagiya mengatakan, secara aturan, baik kepala desa, perangkat desa, dan ASN tidak diperbolehkan berpolitik praktis. Karenanya, pihaknya akan melakukan klarifikasi terkait aksi para kades tersebut.
"Kita belum tahu tujuannya apa, nanti kita coba minta keterangan dari yang bersangkutan. Kepala desa dan perangkat desa pada intinya secara aturan tidak boleh berpolitik praktis atau dukung mendukung," kata Subagiya.
(rih/sip)
