.webp)
Mobil dinas Gubernur Lampung disebut-sebut memiliki tunggakan pajak selama setahun terakhir. Selain itu, mobil dinas sejumlah pejabat lain di provinsi itu juga mengalami hal serupa.
Adanya tunggakan pajak sejumlah mobil dinas itu juga diakui oleh Plh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Achmad Saefullah.
"Memang benar, kami sudah konfirmasi dengan Biro Umum, mereka sudah menyadari dan melakukan permohonan maaf bahwa ini adalah suatu kelalaian," katanya seperti dikutip dari detikSumut, Selasa (9/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, adanya tunggakan pajak tersebut merupakan sebuah keteledoran. Saat ini Pemprov Lampung sudah menyelesaikan tunggakan tersebut.
"Jadi ini keteledoran, Alhamdulillah hari ini sudah diselesaikan administrasinya sesuai ketentuan, sudah selesai dibayar semua," kata dia.
Pihaknya juga meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari adanya keteledoran itu. Dia menganggap adanya informasi tunggakan pajak itu sebagai sebuah koreksi.
"Kami meminta maaf atas kegaduhan ini, kami mengucapkan terima kasih terhadap seluruh masyarakat yang memberikan suatu pengawasan," kata dia.
Adanya tunggakan pajak sejumlah kendaraan dinas di Lampung ini awalnya diungkap di media sosial. Akun @partaisocmed di Twitter mencuit bahwa mobil dinas Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim menunggak satu tahun.
Tak hanya mobil dinas milik Gubernur serta Wakil Gubernur, mobil dinas Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana dan Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay juga menunggak pajak.
(ahr/apl)
