Sejarah Mangkunegaran: Daftar Adipati-Perkembangan Tata Kelola Pemerintahan

Mangkunegaran merupakan salah satu pecahan dari Kerajaan Mataram Islam. Hingga saat ini Mangkunegaran tetap eksis dalam menjaga kebudayaan khususnya budaya Jawa. Lantas bagaimana sejarah Mangkunegaran? Berikut ini sejarah Mangkunegaran, daftar adipati, dan perkembangan tata kelola pemerintahan.

Puro Mangkunegaran di Kota Solo menjadi salah satu ciri masih eksisnya kadipaten tersebut. Bahkan, saat ini Puro Mangkunegaran menjadi salah satu destinasi populer di Kota Solo. Dikutip dari laman resmi Puro Mangkunegaran, berikut ini sejarah Mangkunegaran, adipati, dan perkembangan tata kelola pemerintahan.

Sejarah Mangkunegaran

Berdirinya Mangkunegaran telah melewati sejarah yang panjang dimulai dari penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757 antara Pakubuwana III dengan Raden Mas Said dan disaksikan oleh perwakilan Hamengkubuwono I dan VOC. Perjanjian ini berisikan wilayah kekuasaan Mangkunegaran yang terdiri dari wilayah Kedaung, Matesih, Honggobayan, Sembuyan, Gunungkidul, Kedu, dan Pajang sebelah utara.

Raden Mas Said merupakan pendiri sekaligus pemegang kekuasaan pertama di Mangkunegaran dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Ing Ayudha Sudibyaningprang atau singkatnya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I yang berkedudukan di Puro Mangkunegaran.

Mangkunegaran merupakan wilayah kadipaten yang posisi atau kekuasaannya di bawah Kasunanan dan Kesultanan. Pada tahun 1757-1946, Kadipaten Mangkunegaran merupakan kerajaan otonom yang diberikan hak independen oleh Kasunanan untuk memiliki tentara sendiri dengan wilayah yang sangat luas.

Kemudian, kala pemerintahan Mangkunegara ke-VIII pada bulan September 1946 melepaskan diri sebagai Kerajaan otonom dan menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, dengan adanya peristiwa revolusi sosial pada tahun 1945-1946 di Surakarta mengakibatkan Mangkunegaran telah kehilangan kedaulatannya. Meskipun demikian, hingga saat ini Mangkunegaran dan Puro Mangkunegaran masih tetap bertahan untuk menjalankan fungsinya sebagai penjaga budaya.

Daftar Adipati Pemegang Takhta Mangkunegara

1. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I (1757-1795)
2. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara II (1796-1835)
3. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara III (1835-1853)
4. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV (1853-1881)
5. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara V (1881-1896)
6. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VI (1896-1916)
7. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VII (1916-1944)
8. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VIII (1944-1987)
9. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IX (1987-2021)
10. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara X (2021- sekarang)

Perkembangan Tata Kelola Pemerintahan Mangkunegaran

Budaya politik Mangkunegaran yang telah dikembangkan di era pemerintahan Mangkunegara I telah mengalami proses penyesuaian di lingkup Mangkunegaran. Proses tersebut menimbulkan kebanggaan dan kepercayaan diri di kalangan pimpinan dan keluarga Mangkunegaran. Sehingga, hal tersebut memunculkan perasaan kebanggaan dan membentuk identitas diri dalam bentuk trah atau wong Mangkunegaran.

Selain, itu Mangkunegaran juga telah melakukan penyesuaian terhadap tatanan pemerintahan guna menunjukkan identitasnya sebagai kerajaan Jawa modern yang berbeda dengan Kasunanan dan Kesultanan dalam membangun citra pemerintahan.

Penataan dalam mengelola pemerintahan telah dilakukan semenjak kepemimpinan Mangkunegara I dan dilanjutkan oleh Mangkunegara IV, VI, dan VII. Dalam prosesnya, terdapat tarik-menarik dua kepentingan yakni antara kepentingan birokrasi Belanda dengan birokrasi Kasunanan Surakarta.

Semasa kepemimpinan Mangkunegara I kekuasaan atas pengelolaan pemerintahan masih relatif terbatas, karena masih terikat dengan Belanda dan Sunan dalam pengambilan keputusan. Sementara di era Mangkunegara ke-IV masyarakat Jawa termasuk Mangkunegaran mengalami perubahan sosial yang disebabkan oleh adanya penetrasi penjajahan Belanda dan modernisasi barat.

Budaya politik melu handarbeni yang melekat pada jiwa Mangkunegara ke-IV turut mendorong dalam perubahan sosial tatanan birokrasi dengan dikembangkan pemerintahan menjadi lebih luas dan fungsional. Selain itu, Mangkunegara ke-IV juga melakukan modernisasi terhadap pemerintahan dengan membagi pemerintahan dalam (reh jero) dan pemerintahan luar (reh jaba).

Selanjutnya, pada masa Mangkunegara ke-VII melakukan penghapusan terhadap pemangku jabatan reh jaba dan reh jero. Kemudian Bupati patih berada di bawah Mangkunegara ke-VII. Selain itu, Mangkunegara ke-VII juga membawahi sejumlah departemen yang berkembang menjadi 14 departemen yang kemudian disebut dengan kabupaten.

Sebagai sarana pendukung jalannya pemerintahan, Mangkunegara mengembangkan sistem penganggaran yang dilakukan oleh masing-masing departemen. Anggaran tersebut selanjutnya akan dimuat di dalam Lembaran kerajaan (Rijksblad) yang diterbitkan tiap tahun.

Demikian penjelasan mengenai sejarah Mangkunegaran. Semoga bermanfaat ya, Lur!

Artikel ini ditulis oleh Noris Roby Setiyawan peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Momen Ahok dan Anies Ngantri di Pelaminan Kaesang-Erina

Momen Ahok dan Anies Ngantri di Pelaminan Kaesang-Erina