.webp)
Para pejabat di Pemkab Boyolali selama Ramadan ini dijadwalkan mengikuti acara buka bersama keliling ke sejumlah kecamatan yang ada di kabupaten itu. Hanya saja agenda itu akhirnya dibatalkan.
Pembatalan dilakukan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang ASN menggelar buka bersama.
"Mengikuti edaran Presiden. Ya, buka bersama ke kecamatan-kecamatan ditunda, dibatalkan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Masruri, kepada detikJateng, Jumat (24/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada Ramadan ini, Pemkab Boyolali mengagendakan kegiatan buka bersama ke masing-masing kecamatan. Setiap kecamatan satu kali. Bukber itu rencana diikuti Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD Boyolali. Selain itu juga jajaran Forkopimda dan pejabat.
Mereka akan buka bersama dengan masyarakat di setiap kecamatan. Pihaknya juga sudah menyusun jadwal dan sedianya dilakukan mulai hari ini.
"Rencana sudah, sudah punya rencana. Tapi karena ada edaran Pak Presiden ya ikut pemerintah. Buka bersama, satu kecamatan sekali. (Diikuti) Pak Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan dan rekan-rekan lainnya itu. Tapi karena ada edaran itu kita tunda semua. Jadwal sudah ada, mulai hari ini, tapi nggak jadi," jelasnya.
Menurut Masruri, menindaklanjuti larangan tersebut, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran nomor : 450/01331/1.2/2023 tentang penyelenggaraan kegiatan buka bersama bulan Ramadhan 1444 H/2023 M.
Dalam SE tersebut juga disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama bupati, wakil bupati dan ketua DPRD dengan masyarakat ditiadakan. Seluruh perangkat daerah dan pegawai di instansi perangkat daerah untuk meniadakan kegiatan buka puasa bersama.
Selanjutnya, untuk penyerahan bantuan kepada masjid yang sedianya akan dilakukan saat buka bersama keliling itu akan tetap diberikan. Hanya saja, penyaluran bantuan itu dilakukan secara terpusat tanpa penyelenggaraan acara buka bersama.
"Terkait bantuan tetap akan diberikan. Bantuannya akan kita serahkan Kamis nanti, semua kita undang ke Kabupaten. Akan kami serahkan di Pendopo (Kabupaten)," tegasnya.
(ahr/dil)
