Respons Keras PDIP Buntut Unggahan BEM UI 'Puan Berbadan Tikus'

BEM Universitas Indonesia (UI) mengunggah kritikan kepada DPR RI sekaligus memuat meme Ketua DPR Puan Maharani berbadan tikus lewat media sosial. Unggahan ini pun langsung direspon keras oleh Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno.

Mengutip detikNews, Kamis (23/3/2023) Hendrawan khawatir BEM UI telah dimanfaatkan. Dilihat detikcom, Rabu (22/3), dalam unggahannya BEM UI memuat kritikan perihal sikap DPR dalam pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. BEM UI juga mengubah akronim DPR menjadi Dewan Perampok Rakyat.

Selain memuat sejumlah kalimat kritik, unggahan itu juga menampilkan animasi dengan memuat meme Puan berbadan tikus. Animasi itu juga disertai tulisan 'Kami Tidak Butuh Dewan Perampok Rakyat'.

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang angkat bicara terkait unggahan tersebut. Dia menyebut hal itu sebagai bentuk kemarahan BEM UI atas sikap DPR.

"Saya rasa keseluruhan publikasi kami tersebut sudah menggambarkan kemarahan kami terhadap DPR hari ini," kata Melki saat dihubungi, Rabu (22/3).

Melki menilai dengan sikap DPR yang mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi UU berseberangan dengan kehadiran DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat. Dia menilai sikap DPR lewat pengesahan UU tersebut tidak sesuai dengan keinginan rakyat.

"Kami rasa DPR sudah tidak pantas lagi menyandang nama Dewan Perwakilan Rakyat dan lebih pantas diganti namanya menjadi Dewan Perampok, Penindas, ataupun Pengkhianat Rakyat. Sebab produk hukum inkonstitusional yang mereka sahkan kemarin jelas merampas hak-hak masyarakat, mengkhianati konstitusi, dan tak sesuai dengan isi hati rakyat," katanya.

Melki melanjutkan melalui unggahan tersebut, BEM UI menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk tidak lagi berharap atas kinerja DPR. Dia menilai DPR telah menghianati kepercayaan masyarakat.

"Melalui publikasi tersebut kami ingin sampaikan pada masyarakat untuk jangan berharap dan percaya banyak pada DPR saat ini karena bagi kami DPR tak lebih dari perampas hak masyarakat dan pelanggar konstitusi," pungkas Melki.

Baca Respons Keras Senior PDIP di halaman selanjutnya.