FX Rudy Kritik soal Komunikasi Buntut PBB 'Ugal-ugalan', Gibran Minta Maaf

Solo -

Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo alias Rudy mengaku sempat memarahi Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, soal kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang disebut 'ugal-ugalan'. Untuk diketahui, kenaikan PBB 2023 Kota Solo akhirnya ditunda.

Saat ditemui wartawan di rumahnya, kemarin, Rudy juga mengungkap soal kurangnya komunikasi antara Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dengan Teguh. Menanggapi kritik dari Rudy, Gibran pun telah menyatakan terima kasih sekaligus memohon maaf.

"Wakil Wali Kota saja tidak tahu ada kenaikan PBB. Saya marahi kemarin dia (Teguh)," kata Rudy yang juga mantan Wali Kota Solo itu saat ditemui di rumahnya, Jumat (10/2/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rudy juga mengaku memanggil para anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Solo untuk mengingatkan Gibran soal kebijakan menaikkan PBB itu. "Ini bukan sebagai melawan Mas Wali, tapi untuk menyelamatkan eksekutif," ujarnya.

Akhirnya Kenaikan PBB Ditunda

Diberitakan sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD Kota Solo menemui Gibran di Balai Kota Solo, Senin (6/2). Dalam pertemuan itu, Gibran membuka peluang untuk merevisi kenaikan PBB.

Pada Selasa (7/2), Gibran dan Fraksi PDIP bertemu lagi di Pracima Tuin, Puro Mangkunegaran. Dari pertemuan itu, Pemkot Solo akhirnya memutuskan menunda kenaikan PBB 2023.

'Ditunda, tidak ada kenaikan. Digawe penak kabeh (dibikin enak semua), warga tidak perlu panik. Makasih semua untuk masukannya," kata Gibran di Pracima Tuin, Selasa (7/2).

"Yang sudah bayar kemarin nanti kita kembalikan. Yang sudah masuk ada sekitar Rp 7 miliar. Ada restitusi untuk dikembalikan," sambung Gibran.

Kritik Rudy soal Komunikasi

Rudy pun menyarankan agar Gibran dan Teguh saling meningkatkan komunikasi. "Komunikasi ditingkatkan, minimal Pak Wakil kini difungsikan," ujar Rudy, kemarin.

Rudy pun mencontohkan saat dirinya mendampingi Joko Widodo (Jokowi) menjabat Wali Kota Solo.

"Zaman Pak Jokowi saya tidak difungsikan diam aja. Namun ketika ada persoalan Pak Jokowi pintar, 'selama Pak Wakil belum paraf, saya (Jokowi) tidak akan tanda tangan'. Artinya fungsi wakil wali kota difungsikan," ujarnya.

Sederet pesan itu disampaikan Rudy kepada Teguh dan Gibran karena mereka diusung PDIP. "Biar bergerak, wong pilihannya satu paket," ujarnya. Rudy juga memberi masukan ke Teguh untuk lebih dahulu menjalin komunikasi dengan Gibran.

"Kurangnya komunikasi. Sudah tak sampaikan, mbok kamu (Teguh) komunikasi Mas Gibran, nggak ada salahnya. Wong kowe ki (kamu itu) biar pun kita lebih tua yang jadi kepala sana (Gibran). Kalau nggak mau mendengar yo wis mending kowe lereno wae (ya sudah mending istirahat saja)," tuturnya.

Selengkapnya di halaman selanjutnya.

Soal Komunikasi ke Partai-DPRD

Rudy juga mengkritik Gibran yang menurutnya kurang berkomunikasi dengan PDIP maupun dengan DPRD Solo.

"(Gibran) Kurangnya komunikasi, tidak pernah dilakukan. Dengan partai, dengan legislatif, tidak ada komunikasi," kata Rudy kepada wartawan, kemarin.

Rudy menyebut kekurangan itu bisa diperbaiki, tergantung pada kemauan Gibran. "Saya bilang kurang, yang namanya kurang masih bisa dilebihkan kalau mau," ujarnya.

Menurut Rudy, Teguh wakil Gibran itu sudah berpengalaman baik di struktur partai maupun di legislatif.

"Saya bukannya mengesampingkan, tidak, meremehkan, tidak. Namun suka tidak suka di pemerintahan dan legislatif pengalaman Pak Wakil (Teguh) sudah ada, pernah menjadi Ketua Fraksi, Ketua DPRD. Kan pengalaman sudah ada," jelasnya.

"Jadi apa yang saya sampaikan ini jangan dianggap tidak senang dengan Mas Wali, tidak. Justru saya menyelamatkan kok, mengingatkan kok, cuma kemarin waktu Pak Teguh ke sini tak seneni (saya marahi) kok nggak tahu (soal PBB naik)," imbuh dia.

Rudy menyebut akan melakukan komunikasi dengan Gibran dan Teguh saat rapat tiga pilar.

Gibran: Terima Kasih, Mohon Maaf

Merespons kritikan Rudy, Gibran pun mengucapkan terima kasih sekaligus meminta maaf. "Ya mohon maaf, ya nanti saya lancarkan. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya," kata Gibran kepada wartawan di Balai Kota Solo, Jumat (10/2).

Menurut Gibran, komunikasi yang ia jalani dengan legislatif dan juga partai berjalan biasa. Gibran mengatakan adanya perbedaan pendapat itu juga lumrah.

"Perbedaan pendapat itu biasa to, partai seperti ini, legislatif seperti ini hal biasa. Wingi wis enek titik terang e, wis (kemarin sudah ada titik terangnya, sudah)," ujarnya.

Dia menyebut komunikasi dengan legislatif pun intens dilakukan. Terlebih, komunikasi antara masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas dengan legislatif.

"Pasti (dikomunikasikan), dinas (OPD) komunikasi terus to (kan) Mbak, wis," tuturnya.

Putra sulung Presiden Jokowi itu juga telah mengkomunikasikan pembangunan di Kota Solo ke legislatif.

"Ya pasti dikabari, diundang juga ground breaking, pembukaan. (Program prioritas) Disampaikan, tapi ya gitulah," ucap Gibran.