.webp)
Partai Bulan dan Bintang (PBB) melempar wacana untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan (PDIP) di Pilpres 2024. Wacana ini pun disambut positif PDIP.
PBB melempar wacana duet Puan Maharani dengan Yusril Ihza Mahendra di Pilpres 2024. Namun, keputusan koalisi ini masih menunggu keputusan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang punya hak prerogatif soal capres PDIP.
"Apakah kerja sama tersebut akan mengarah pada capres dan cawapres sebagaimana halnya antara Mbak Puan dan Prof Yusril? Kalau sudah berkaitan dengan capres dan cawapres, maka ketua umum partailah yang oleh kongres diberikan kewenangan untuk memutuskan. Jadi tunggu keputusan Bu Mega," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Kamis (26/1/2023) seperti dikutip dari detikNews.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto mulanya menyinggung konsepsi tentang kerja sama partai politik dalam sistem presidensial. Banyak latar belakang sehingga terciptanya kerja sama partai.
"Dalam perspektif teoritis, kerja sama dilakukan atas kesamaan ideologi, platfom, aspek historis, dan kesesuaian agenda politik, juga karena kesesuaian basis massa. Kerja sama inilah yang sekarang dilakukan dengan parpol yang mengusung Pak Jokowi-KH Maruf Amin,"
Hasto mengaku PDIP memiliki kesamaan agenda politik dengan PBB, khususnya soal ancang-ancang sistem proporsional tertutup atau pemilu coblos partai. Ditambah, PDIP dan PBB memiliki irisan sejarah.
"Apa yang dilakukan dengan PBB adalah kesesuaian agenda, khususnya kesesuaian pandangan dan kesamaan agenda terhadap pelaksanaan sistem pemilu proporsional tertutup. Selain hal itu, dalam perspektif historis, basis PBB adalah Partai Masyumi yang juga sebagaimana PNI, memiliki rekam jejak sejarah perjuangan panjang bagi Indonesia merdeka," ujarnya.
Selengkapnya baca di halaman berikutnya....
Pascaresformasi, kata Hasto kerja sama kedua pimpinan partai pernah terjalin dalam kabinet pemerintah. Saat Megawati menjadi presiden, Ketum PBB Yusril Ihzan Mahendra menjabat menteri hukum dan HAM, hal ini pun menjadi catatan kolaborasi PDIP dengan PBB di pemerintahan.
"Di luar itu, kerja sama dengan PBB juga terjadi ketika Ibu Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden dan Prof Yusril sebagai menteri hukum dan HAM dalam Kabinet Gotong Royong. Kerja sama dalam level pimpinan tertinggi tersebut secara historis telah membangun kesamaan pandangan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup, dan hal tersebut positif," ucap Hasto.
Sebelumnya, Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor sebelumnya mengunggah poster wacana koalisi partainya dengan PDIP. Afriansyah mengaku pihaknya mendorong duet Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra di Pilpres 2024.
"Semoga pasangan ini bisa terwujud untuk 2024-2029," kata Afriansyah saat ditanya soal poster unggahannya itu.
