.webp)
Keinginan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep terjun ke dunia politik menuai kritikan dari DPD PKS Solo.
"Sebenarnya kan itu hak semua warga negara. Masalahnya itu Mas Kaesang anaknya presiden, masalah kepatutan. Nggak patut," kata Daryono saat dihubungi wartawan, Kamis (26/1/2023).
Daryono mengatakan sudah banyak keluarga Jokowi yang terjun di dunia politik. Mulai dari putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi Wali Kota Solo hingga menantu Jokowi, Bobby Nasution yang menjadi Wali Kota Medan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini kayak orang Jawa mengatakan kebangeten. Kayak mumpung bapaknya jadi presiden, semuanya masuk ke dunia politik, aji mumpung," ucapnya.
Meski proses pemilu dilakukan secara terbuka dan masyarakat memilih secara langsung, Daryono menuturkan, sosok Jokowi sebagai presiden bisa memengaruhi pilihan masyarakat terhadap calon pemimpin yang berasal dari kalangan keluarganya.
"Siapa yang menjamin orang tidak terpengaruh posisi bapak beliau sebagai presiden. Ini masalah kepatutan kok. Masalah hak boleh, tidak melanggar UU. Akses kepatutan, etika, rasa. Secara rasa ora (tidak) patut. Aji mumpung gitu," ujar Daryono.
"Orang jawa terkenal rasa yang sensitif, mengutamakan rasa bukan logika. Ngono yo ngono, neng ojo ngono lho (Begitu ya begitu, tapi jangan begitu lho). Koyo Jawa ning ora jawani," imbuh dia.
Meski belum diketahui secara pasti target yang dibidik Kaesang bila terjun ke dunia politik, Daryono menduga Kaesang akan membidik Pilkada Solo.
"Mas Gibran sudah memberi syarat ingin nyalon Gubernur, kemudian adiknya mau nyalon Wali Kota, ya monggo. Nantikan masyarakat bisa melihat, bisa membaca, masyarakat tidak semuanya bodoh," ucapnya.
PKS sendiri belum melakukan pembahasan apakah akan menarik Kaesang untuk menjadi kadernya. "Belum ada pembicaraan dan pembahasan hal tersebut (Kaderisasi Kaesang ke PKS)," kata dia.
"Saran saya sayang terhadap Mas Kaesang. Tapi kalau beliaunya mau silakan, tidak ada yang dilanggar secara aturan perundangan, yang dilanggar hanya masalah etika dan kepatutan," pungkas Daryono.
(dil/sip)
