Penjaga Sekolah di Rembang Ramai-ramai Geruduk Kantor BKD, Ada Apa?

Penjaga Sekolah di Rembang Ramai-ramai Geruduk Kantor BKD, Ada Apa?

Mukhammad Fadlil - detikJateng
Selasa, 29 Nov 2022 14:33 WIB
Para penjaga sekolah di Rembang mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rembang, Selasa (29/11/2022).
Para penjaga sekolah di Rembang mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rembang, Selasa (29/11/2022). Foto: Mukhammad Fadlil/detikJateng
Rembang -

Sekitar seratusan orang penjaga sekolah di Kabupaten Rembang ramai-ramai mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. Mereka menuntut pemerintah memasukkan penjaga sekolah dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Para penjaga sekolah ini tergabung dalam Forum Penjaga Sekolah Kabupaten Rembang (FPSKR). Pantauan detikJateng di lokasi, massa tampak duduk bergerombol di halaman kantor BKD Rembang, tanpa aksi orasi maupun membentangkan poster. Sementara itu, sejumlah anggota polisi dan Satpol PP melakukan pengamanan.

Massa ditemui oleh Kepala BKD Rembang bersama sejumlah pegawainya di aula kantor setempat, namun hanya diizinkan 17 orang perwakilan saja yang masuk ke dalam aula untuk melakukan dialog.


Dialog itu berlangsung hampir satu jam untuk membahas tuntutan kepada pemerintah untuk memasukkan penjaga sekolah dalam formasi PPPK.

Ketua FPSKR Ali Ahmadi menjelaskan, pihaknya bersama dengan seratusan orang anggotanya sengaja mendatangi kantor BKD Rembang secara ramai-ramai untuk menanyakan kejelasan hasil audiensi sebelumnya bersama dengan DPRD pada 10 November 2022 lalu. Audiensi itu berkaitan dengan protes menuntut pemerintah, untuk memasukkan penjaga sekolah dalam formasi PPPK.

"Tuntutan itu kan dari awalnya kita dioutsourcingkan, sebenarnya dari pihak kita sendiri tidak mau dioutsourcingkan. Cuma kendala masalah dari regulasi dari PP (Peraturan Pemerintah)," jelas Ahmadi saat diwawancarai detikJateng di lokasi, Selasa (29/11/2022).

"Kita sementara melangkah dulu kalau memang dari Kemenpan RB juga nggak ada kebijakan apa-apa ya kita terima dulu aja. Cuma intinya dari pihak penjaga sendiri mengawal terus kejelasan kami ke depannya gimana. Kami juga masih nggak menerima, berharap diterima jadi PPPK," lanjutnya.

Sementara itu Kepala BKD Rembang Affan Martadi menjelaskan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk melakukan audiensi lanjutan di tingkat pemerintah pusat.

"Audiensi tadi intinya mereka menanyakan kejelasan tentang perkembangan hasil audiensi dari DPRD. Kita sampaikan bahwa kita sudah koordinasi dengan Kemenpan untuk melakukan audiensi lanjutan di tingkat Kemenpan bersama DPRD, Dinas Pendidikan, dan BKD. Tentu saja materi teknisnya kita bahas bareng-bareng dengan mereka bersama kami," jelas Affan.



Simak Video "Perahu Kuno Rembang Abad ke-7 Ditemukan"
[Gambas:Video 20detik]
(rih/sip)