.webp)
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terpilih periode 2022-2027 tetap berkomitmen membangun relasi politik. Relasi politik tersebut tetap dalam kerangka relasi politik kebangsaan.
"Relasi politik itu selama lima tahun insyaallah, dan telah kami lakukan dan tentu sebagaimana hukum dinamika, ya kami terus akan melakukan berbagai relasi kebangsaan. Sebab relasi kebangsaan itu politik, ekonomi, budaya, keagamaan, dan sebagainya", jelas Ketua Umum PP Muhammadiyah terpilih, Haedar Nashir, kepada wartawan usai penetapan dan serah terima jabatan di Edutorium UMS, Solo, Minggu (20/11/2022).
Haedar Nashir mengatakan jika ada tekanan pada relasi kebangsaan itu sebagai sesuatu yang wajar. Sebab Muhammadiyah merupakan ormas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bahwa ada tekanan pada relasi politik kebangsaan tentu karena kami ormas. Lalu ada partai politik, kekuatan politik, TNI, Polri, saya pikir itu sesuatu yang positif dan menjadi agenda yang kami lakukan, tapi lebih dari itu memberi kemanfaatan terbaik bagi bangsa, negara dan kemanusiaan universal," sambung Haedar Nashir.
Disinggung soal kemungkinan menambah formatur pimpinan, Haedar menyebut tidak menutup kemungkinan. Tapi semua tergantung dari keputusan sidang pleno.
"Kami 13 akan bersidang pleno, untuk apakah peluang yang diberikan oleh AD/RT untuk menambah itu mau kita gunakan atau tidak. Tentu untuk kemaslahatan kita akan menambah tapi itu tergantung pleno, bisa menambah bisa tidak, kami tidak akan mendahului pleno," papar Haedar.
Sementara itu Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah terpilih, Abdul Mu'ti, mengatakan komposisi 13 formatur pimpinan merupakan hasil Muktamar Muhammadiyah. Semua akan mengikuti hasil Muktamar.
"Soal komposisi itu semua hasil keputusan muktamirin yang memberikan amanah, di Muhammadiyah ini kita mengikuti semua putusan Muktamar. Soal kenapa 13 itu yang bisa menjawab muktamirin," kata Mu'ti kepada wartawan.
Simak juga video 'Jokowi di Muktamar Muhammadiyah: Ruang Syiar Islam di RI Terbuka Lebar':
