.webp)
Manuver Ganjar di media sosial dan pergerakan relawannya soal pencapresan dianggap bertentangan dengan amanat Rakernas II PDI Perjuangan 2021. Dampaknya, DPD PDIP Jawa Tengah diduga melarang DPC PDIP se-Jawa Tengah berhubungan dengan Ganjar.
Dilansir detikX, Ganjar juga dilarang berkomunikasi lagi dengan relawannya. Kembali ke Rakernas II PDI Perjuangan, di sana disepakati penentuan pasangan capres-cawapres PDIP sepenuhnya ada di tangan Megawati. Namun berbagai manuver Ganjar dituding berseberangan dengan hasil Rakernas itu.
Sumber detikX yang enggan disebutkan namanya menyebut Ganjar pernah 'diadili' hingga dilarang kunjungan ke luar Jateng usai menghadiri Rakernas Projo di Magelang, Mei lalu. Sebelumnya, sekitar pertengahan Mei 2021, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul sempat menyebut Ganjar sudah kemajon (kelewat batas).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dampaknya, DPD PDIP Jateng diduga mengeluarkan instruksi kepada DPC PDIP se-Jawa Tengah untuk tidak lagi berhubungan dengan Ganjar. Ganjar juga dilarang berkomunikasi lagi dengan relawannya.
Saat dimintai wawancara oleh reporter detikX, Bambang Pacul, yang merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, tak merespons.
Baca juga: Meredam Ganjar di Kandang Banteng |
Teguran ini mencapai puncaknya pada Oktober 2022 setelah Ganjar menyampaikan kesiapan sebagai capres 2024 dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta. Melalui surat bernomor 4545/IN/DPP/X/2022, Ganjar diminta datang ke DPP PDI Perjuangan di Jakarta pada 21 Oktober 2022. Di situ, Ganjar disidang oleh Hasto dan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun.
Kepada reporter detikX, Komarudin mengatakan pertemuan dengan Ganjar berlangsung sekitar satu jam. Dalam pertemuan itu, Ganjar diminta mengklarifikasi pernyataan soal kesiapannya maju sebagai capres. Menurut Komarudin, pernyataan Ganjar ini telah memantik tafsir beragam yang memunculkan dinamika di tubuh partai.
"You tidak salah, tetapi pernyataanmu itu menyebabkan multitafsir, sementara kita harus menjaga kondisi kondusif," kata Komarudin kepada Ganjar waktu itu.
Walhasil, Ganjar pun diberi teguran lisan terkait pernyataannya tersebut. Maksudnya, Ganjar tidak diperbolehkan lagi berbicara soal pencapresan dan harus menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada Megawati.
Seusai pertemuan itu, Ganjar langsung bersikap dan menyatakan bahwa urusan pencapresan ada sepenuhnya di tangan Megawati. Namun, ketika ditanya wartawan apakah dia akan meralat pernyataannya soal pencapresan, Ganjar bergeming.
"Saya orang diklat, semua kader mesti siap apapun, tapi keputusan ada di Ketua Umum," tegas Ganjar di kantor DPP PDIP, Senin (24/10).
(aku/sip)
