.webp)
Loyalis Puan Maharani yang membentuk 'Dewan Kolonel' di DPR mendapat sanksi teguran keras dari DPP PDIP. Tak hanya itu mereka juga disindir kreatif cari muka.
Dewan Kolonel disebut organisasi yang menyalahi aturan AD/ART partai. Sehingga DPP menjatuhi sanksi teguran keras dan terakhir kepada para anggota Dewan Kolonel melalui surat.
Surat itu menjelaskan pembentukan Dewan Kolonel tidak dikenal dalam AD/ART maupun peraturan partai. Isi surat itu juga menegaskan tidak ada struktur militer dalam PDIP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Isi surat tersebut juga menekankan kalau pencapresan merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang diputuskan dari hasil Kongres V PDIP. Pembentukan 'Dewan Kolonel' dinyatakan PDIP melanggar dan akan diberikan sanksi disiplin dan organisasi bagi kader yang melanggar.
Surat itu ditandatangani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.
Dewan Kolonel Disebut Cari Muka
Usai menyampaikan teguran keras, PDIP juga menyindir tajam Dewan Kolonel. PDIP menyebut Dewan Kolonel cari muka.
"Yang berat di Dewan Kolonel itu adalah membuat organisasi di luar aturan organisasi, kita AD/ART partai, tapi itu berat tindakannya," kata Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDIP Komarudin Watubun, di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).
Watubun menegaskan Dewan Kolonel yang dibentuk para anggota dewan untuk mendukung Puan Maharani maju sebagai calon presiden itu harus ditertibkan. Menurutnya, pembentukan Dewan Kolonel itu justru menjerumuskan sang pemimpin.
"Kadang-kadang teman-teman ini kan terlalu kreatif untuk cari muka, kadang juga. Ini harus kita tertibkan. Itu bukan menolong pemimpin tapi menjerumuskan pemimpin," ujarnya.
Komarudin mengaku sudah mengontak satu persatu anggota Dewan Kolonel yang namanya masuk dalam surat yang beredar. Setelah ditelusuri, pihak terkait justru tidak mengerti.
"Kita ikuti juga itu dengan baik, tapi saya sudah kontak mereka satu persatu mereka tidak mengerti. Ini lagi persiapan panggil gelombang berikutnya untuk klarifikasi tertibkan semua tanpa terkecuali," kata Komarudin.
Respons Junimart Girsang, Salah Satu Anggota Dewan Kolonel
Junimart Girsang merupakan salah satu anggota Dewan Kolonel. Wakil Ketua Komisi II DPR ini tak percaya adanya sindiran tersebut.
"Saya tidak yakin Pak Watubun bicara begitu. Semua kader partai tegak lurus sesuai AD/ART partai," kata Junimart saat dihubungi, Kamis (27/10).
Junimart meyakini seluruh kader kompak dalam barisan partai.
"Satu gerak dalam rampak barisan," kata dia.
(sip/sip)
