.webp)
Komisaris PT Pelni, Kristia Budiarto atau Dede Budhyarto dikritik terkait cuitan 'khilafuck'. Kritik datang dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis dan PKS yang disampaikan jubir M Kholid.
Dilansir detikNews, cuitan Dede Budhyarto terkait 'khilafuck' ramai dibahas di Twitter. Cuitan itu diunggah Dede saat membahas jangan sembrono memilih calon presiden (capres).
"Memilih capres jangan sembrono apalagi memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilafuck anti Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas," tulis Dede. Ejaan di cuitan Dede sudah disesuaikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kritik MUI
Cholil berbicara mengenai kata 'khilafah' dalam sejarah Islam yang jauh berbeda dengan pengertian 'khilafah' yang disematkan HTI.
"Soal tak suka HTI ya silakan aja toh juga sudah dilarang dan dibubarkan di Indonesia. Tapi sepertinya kurang tepat dan tak sopan memelesetkan kata khilafah. Kata khilafah yang ada dalam sejarah Islam itu berbeda jauh dengan khilafah yang disematkan oleh HTI. Jadi kalau tak ngerti kosa kata itu tak perlu lompat pagar," kata Cholil dalam akun Instagram-nya seperti dilihat, Rabu (26/10). Ejaan di tulisan Cholil sudah disesuaikan.
Cholil mengingatkan soal sopan santun dalam urusan dukung-mendukung bakal calon presiden (bacapres). Dia ingin kontestasi politik berjalan jujur dan adil.
"Soal tak setuju dengan bacapres tertentu ya main fair aja. Ada aturannya dan ada sopan santunnya. Dan pemilu itu kontestasi dan persaingan. Ya silakan bersaing dan bermain dengan jujur dan baik aja," ujar Cholil.
Dia juga menegaskan komitmennya soal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Menurut dia, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah sesuai dengan Piagam Madinah.
"Secara pribadi saya tak ingin ada yang mengubah dasar negara menjadi khilafah, imarah, Komunis, dan lain-lain. Karena kita sudah sepakat dengan Pancasila. Dan dasar ini sudah sesuai dengan Piagam Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW," ujar Cholil.
"Saya sepakat tetap konsisten terhadap konsensus bernegara, tapi memelesetkan seperti yang dilakukan olehnya sangat tidak nasionalis-religius," sambung dia.
Simak lebih lengkap di halaman berikutnya...
PKS Minta Dede Budyarto Disanksi
PKS menyayangkan perilaku Dede Budhyarto. Jubir PKS, M Kholid, sikap Dede tidak pantas.
"Tak pantas, tak patut, dan menyulut api perpecahan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, 'Berkata baik atau diam'," kata M Kholid kepada wartawan, Kamis (27/10).
Kholid mengingatkan Dede Budhyarto jangan menjadi provokator. Dia mengungkit jabatan Dede di perusahaan BUMN.
"Jangan jadi provokator, menebar ujaran kebencian dan adu domba. Apalagi statusnya sebagai pejabat publik, komisaris BUMN," katanya.
Kholid meminta Menteri BUMN Erick Thohir memberikan sanksi terhadap Dede. "Menterinya harus kasih sanksi," kata Kholid.
Fadli Zon Minta Dede Budhyarto Dipecat
Dikutip dari detikFinance, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon juga turut berkomentar. Dia berharap Dede Budhyarto bisa dipecat dari jabatannya sebagai komisaris BUMN.
"Orang seperti ini harusnya dipecat saja sebagai komisaris, jangan sampai menjadi wajah BUMN," cuitnya dalam akun Twitternya @fadlizon.
Pernyataan Pelni
Dilansir detikFinance, PT Pelayaran Nasional Indonesia/Pelni (Persero) buka suara terkait komisarisnya, Kristia Budiyarto alias Dede Budhyarto yang bikin heboh karena memplesetkan diksi khilafah menjadi 'khilafuck'. Gara-gara itu kini dirinya menuai kecaman dari berbagai pihak.
Corporate Secretary Pelni, Opik Taufik mengatakan bahwa perusahaan tidak ada kaitannya dengan pandangan dan aktivitas Dede Budhyarto di luar jabatannya sebagai komisaris.
"Terkait cuitan Bapak Kristia Budiyarto di media sosial pribadi beliau, dapat kami sampaikan bahwa perusahaan tidak ada kaitannya dengan pandangan dan aktivitas pribadi beliau. Seluruh pandangan pribadi beliau sepenuhnya menjadi ranah privasi dan tidak mewakili nilai-nilai yang dimiliki oleh perusahaan," kata Opik dalam keterangannya, Rabu (26/10).
Sebagai perusahaan pelat merah, Opik memastikan Pelni menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan budaya AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif), serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Opik berharap apa yang terjadi saat ini tidak sampai mempengaruhi operasional perusahaan. Apalagi saat ini Pelni sedang meningkatkan layanan untuk bersiap menghadapi masa Angkutan Natal dan Tahun Baru.
"Semoga apa yang berkembang saat ini tidak mempengaruhi aktivitas maupun kinerja Perusahaan," harapnya.
