.webp)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melarang jajarannya terlibat 'setoran'. Sigit menegaskan 'setoran' ini memicu terjadinya pungutan liar alias pungli.
Mengutip detikNews, setoran yang dimaksud adalah pemberian uang oleh anggota kepada komandan atau atasannya. Sigit menyebut perilaku ini harus ditiadakan.
"Tentunya kita-kita yang atasan-atasan ini juga harus mengurangi hal-hal atau menghilangkan hal-hal yang membuat anggota kemudian memilih alasan untuk melakukan pungli, karena alasannya untuk setoran ke atasan. Ini tolong ditiadakan," tegas Sigit, seperti dilihat detikcom dari akun Instagramnya, Senin (24/10/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu disampaikan Sigit saat memberi pengarahan kepada kepala satuan wilayah (kasatwil) di 34 polda dan polres jajarannya. Pengarahan ini dilakukan via video conference.
Sigit kemudian menyinggung motivasi bawahan menyetorkan uang ke atasan dengan harapan mendapatkan kesempatan sekolah atau jabatan yang lebih baik. Sigit menegaskan akan menangkap oknum yang mencatut namanya untuk iming-iming sekolah maupun jabatan.
"Saya kira Pak As SDM sudah melakukan nggak ada yang namanya mau masuk sekolah bayar, mau dapat jabatan bayar. Dan ini saya cek di Mabes, tidak ada seperti itu. Termasuk juga kalau ada yang bawa-bawa nama saya, tolong tangkap, laporkan," kata Sigit.
Sigit pun kembali menegaskan instruksinya soal menghilangkan perilaku setoran ini.
"Kita sepakat bahwa di Mabes tidak ada yang seperti itu. Tolong di polres lakukan hal yang sama," pesan Sigit.
"Tidak ada untuk menempatkan jabatan harus bayar. Tidak ada untuk supaya seseorang bisa sekolah, harus bayar," ujar dia.
Selengkapnya Kapolri minta penilaian untuk promosi dan sekolah objektif....
Penilaian untuk Sekolah dan Promosi Diminta Objektif
Sigit memerintahkan semua jajarannya memberikan penilaian objektif kepada setiap anggotanya. Hal ini berdasarkan prestasi dan kinerja jajarannya.
"Berikan penilaian yang objektif terkait dengan prestasinya, usulkan, dan kita dari Mabes akan melihat hal yang sama. Hilangkan hal-hal seperti itu," sambungnya.
Dia menegaskan nama-nama polisi yang mendapatkan jabatan atau sekolah dengan cara 'setoran' akan dibatalkan promosinya. Hal ini dilakukan, lanjut Sigit, agar Polri menjadi lebih baik.
"Jadi kalau saya dengar misalnya, rekan-rekan mungkin karena langsung nggak bisa, terus lewat orang kemudian bayar, saya coret. Saya batalkan karena ini terkait dengan komitmen kita ke depan untuk bs menjadi lebih baik," tutur mantan Kabareskrim ini.
"Oleh karena itu, saya minta Propam betul-betul awasi kalau ada hal-hal seperti itu. Kalau masih ada, saya turunkan Propam, langsung saya copot. Tolong ini jadi perhatian!" pungkas Sigit.
