.webp)
Adanya kader yang mulai berbicara mengenai pencalonan presiden (capres) rupanya membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merasa gerah. Mereka dianggap mendahului Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Partai berlambang banteng itu menganggap pernyataan dukungan terhadap orang-orang yang potensial untuk menjadi capres melanggar disiplin partai. Hal itu akan diurus oleh Dewan Kehormatan di PDIP.
Berikut ini beberapa fakta seputar polemik di tubuh partai tersebut.
PDIP Ancam Berikan Sanksi untuk FX Rudy
Dilansir dari detikNews, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo melanggar disiplin partai jika benar mendukung Ganjar maju capres.
"Siapapun, termasuk saya, Pak Djarot, dan Pak Rudy, jika menyebut nama capres dan cawapres sebelum Ketua Umum Partai (Megawati Soekarnoputri) secara resmi mengambil keputusan akan diberikan sanksi. Skala prioritas saat ini adalah bergerak ke bawah membantu mengatasi persoalan perekonomian," kata Hasto kepada wartawan, Rabu (19/10).
Hasto mengatakan jika ada kader PDIP menyatakan dukungan pada capres-cawapres tertentu sebelum diputuskan, maka itu melanggar disiplin partai. Dia memastikan tindakan itu akan diurus Dewan Kehormatan Partai PDIP.
"Nanti akan diurus oleh Dewan Kehormatan. Tapi sekiranya yang Pak Rudy menyatakan, siapapun, bukan hanya Pak Rudy, Pak Djarot kalau menyatakan si A itu capres, maka itu adalah pelanggaran. Jadi siapapun itu. Pak Djarot, saya dan siapapun, karena disiplin partai ini sangat berat," ucapnya.
FX Rudy Siap Disanksi
Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menegaskan dirinya siap diberi sanksi oleh DPP PDIP soal dukungannya kepada Ganjar Pranowo untuk maju capres 2024. Meski nantinya mendapat sanksi, Rudy sapaan akrabnya, mengaku akan tetap setia berada di partai berlambang moncong putih itu.
"Ya kalau memang di sanksi yo jeneng e (namanya) kader partai itu kan adanya reward dan punishment, ada sanksi dan penghargaan ya sudah, semua tetap tergantung Ketua Umum. Meski disanksi saya tetap PDIP, saya punya prinsip dengan Ketua Umum," kata Rudy saat dihubungi detikJateng, Jumat (21/10/2022).
Rudy mengungkap dukungan ke Ganjar maju capres itu hanya dukungan sebagai kader partai kepada kader partai lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
FX Rudy Juga Minta Dewan Kolonel Kena Sanksi
Meski menyatakan siap untuk menerima sanksi, pria yang akrab disapa Rudy itu lantas menyinggung soal Dewan Kolonel. Mengutip detikNews, Dewan Kolonel' merupakan loyalis Ketua DPR RI Puan Maharani yang mendukung Puan untuk maju Pilpres 2024.
"Kan yang bentuk-bentuk (dukungan) dewan-dewan kolonel dan sebagainya untuk mendukung Mbak Puan sebagai capres juga," kata Rudy kepada detikJateng, Jumat (21/10/2022).
Soal teguran ke Dewan Kolonel baca halaman selanjutnya
Dewan Kolonel dapat Teguran Keras dari PDIP
Ternyata, para politisi PDIP yang tergabung dalam Dewan Kolonel juga telah mendapatkan peringatan keras dari partai. Dilansir detikNews, surat dari DPP PDIP untuk 'Dewan Kolonel' itu bertarikh 5 Oktober 2022.
Berdasarkan surat yang diterima detikcom, Jumat (21/10/2022), isi surat itu menjelaskan bahwa pembentukan Dewan Kolonel tidak dikenal dalam AD/ART maupun peraturan partai. Surat itu menandaskan tidak ada struktur militer dalam PDIP.
Surat yang ditandatangani Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun itu juga menekankan pencapresan merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang diputuskan dari hasil Kongres V PDIP.
Perihal dalam surat itu bertuliskan 'PERINGATAN KERAS DAN TERAKHIR'.
