.webp)
Ratusan massa buruh dan mahasiwa mendatangi Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo untuk menuntut pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi. Mereka menganggap kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tidak tepat.
Aksi tersebut dilakukan oleh massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan massa mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Mereka datang hampir secara bersamaan sekitar pukul 14.00 WIB.
Masing-masing massa menyampaikan aspirasinya dengan berorasi di dua mobil komando yang terpisah. Namun, keduanya sama-sama meminta agar harga BBM bersubsidi tidak jadi naik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sekitar pukul 15.00 WIB, massa mahasiswa sempat ditemui oleh Sekda Jateng Sumarno dan perwakilan anggota DPRD Jateng. Keduanya sempat naik ke mobil komando dan mendengar langsung aspirasi mahasiswa.
Usai ditemui perwakilan pemerintah, massa tambah bersemangat dan sempat membakar ban di depan Kantor Gubernur Jateng. Mereka kemudian berorasi di hadapan api yang membara.
"Isu pokoknya menolak kenaikan harga BBM, pemerintah secara terang mengumumkan kenaikan BBM, masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan subsidi BBM dampaknya sangat terasa, baik masyarakat secara umum atau pekerja lainnya," kata Korlap aksi dari PMII, Farhan Ardi, saat di lokasi, Jalan Pahlawan, Semarang, Selasa (6/9/2022).
Senada dengan hal itu, massa buruh juga sangat merasa dirugikan dengan kenaikan harga BBM. Hal itu dinilai akan menurunkan daya beli pekerja di Jateng hingga 50 persen.
"Kenapa kami menolak, yang pertama upah kami rendah, yang kedua daya beli kami akan menurun, perhitungan kami di KSPI Jateng, akan sampai 50 persen daya beli kami akan turun," kata Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim.
Ada tiga tuntutan yang disuarakan oleh massa buruh. Selain menolak kenaikan harga BBM, massa juga meminta UU Cipta Kerja dihapus dan kenaikan upah hingga 13 persen.
"Kami menuntut agar Omnimbus Law ini dicabut oleh pemerintah, karena omnimbus law ini yang membuat upah kami naik hanya 1.400 perak di Jateng bahkan ada yang tidak naik. Ketiga kami menyuarakan kepada bapak Ganjar yang kami hormati agar UMK kami tahun 2023 di kabupaten/kota seluruh Jateng agar naik antara 10 persen sampai 13 persen," jelasnya.
(aku/apl)
