.webp)
Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo bersama 22 orang lainnya dibekuk KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). OTT kali ini terkait kasus dugan suap pengadaan barang dan jasa serta jabatan.
Mukti Agung Wibowo baru dilantik sebagai Bupati Pemalang pada 26 Februari 2021. Meski baru sekitar 1,5 tahun menjabat sebagai Bupati, Mukti Agung Wibowo bukanlah orang baru di tampuk kekuasaan Pemalang.
Sebelumnya, Mukti Agung Wibowo menjabat sebagai wakil bupati Pemalang periode 2011-2016.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai seorang pejabat, Mukti Agung Wibowo sudah beberapa kali menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terakhir, dia menyerahkan laporan pada 2021.
Sebelum itu, pada 2020 dia juga telah menyerahkan laporan yang sama. Laporan itu dibuat sebagai kewajiban dalam mencalonkan diri di pilkada. Menariknya, terdapat selisih harta yang cukup banyak di dua laporan terakhir itu.
LHKPN 2020
Laporan ini disampaikan pada 3 September 2020 pada saat Mukti Agung Wibowo menjadi Calon Bupati Pemalang. Dia mencatatkan harta senilai Rp 8,9 miiar sebagai kekayaannya.
Harta tersebut berupa tiga bidang tanah serta sebidang tanah dan bangunan. Total nilai aset itu mencapai Rp 8,3 miliar.
Selain itu dia juga hanya memiliki satu unit kendaraan berupa mobil senilai Rp 315 juta.
Dia juga memiliki harta bergerak lain senilai Rp 226 juta serta kas dan setara kas senilai Rp 100 juta. Dalam laporan itu dia menyebut tidak memiliki utang.
LHKPN 2021
Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo juga melaporkan hartanya selama 2021 yang disampaikan ke KPK pada 18 Maret 2022. Di laporan yang bisa diakses publik itu, harta Mukti menyusut hanya tinggal Rp 1,2 miliar.
Di laporan tersebut dia hanya tinggal memiliki sebidang tanah dan bangunan senilai Rp 350 juta. Sedangkan mobilnya juga masih dengan jenis dan tahun yang sama, namun nilainya menyusut tinggal menjadi Rp 250 juta.
Harta bergerak lain yang dimiliki Mukti juga masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Rp 266 juta. Adapun kas dan setara kas bertambah menjadi Rp 411 juta.
(ahr/dil)
