.webp)
Belasan warga Pati yang tergabung dalam forum calon perangkat desa gagal (Capraga) menggelar aksi demo di depan Kantor Bupati dan DPRD. Mereka mendesak dilakukannya pengusutan dugaan jual beli jabatan pengisian perangkat desa tahun ini.
Pantauan di lokasi belasan warga tampak mengenakan pakaian serba putih berkumpul di depan kantor Bupati Pati, Rabu (20/7/2022). Mereka membawa beberapa spanduk bertuliskan desakan untuk mengusut dugaan kecurangan pengisian perangkat desa.
Mereka juga tampak membawa tulisan berisikan daftar harga dugaan jual beli jabatan perangkat desa. Untuk posisi carik atau sekretaris desa Rp 1 miliar, lalu Kadus sebesar Rp 750 juta, kaur Rp 500 juta, dan kasi Rp 500 juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: MK Tolak Legalkan Ganja Medis |
Para peserta aksi juga mengibaratkan kasus tersebut layaknya bagi-bagi kue. Seorang peserta aksi membawa kue yang akan dibagi-bagikan kepada para peserta lainnya. Kue yang dibagi-bagikan sesuai dengan tarif menjadi perangkat desa.
Koordinator aksi, Muhammad Chundori meminta untuk mengusut tuntas dugaan jual beli jabatan pengisian perangkat desa di Pati tahun ini. Apalagi kata dia ada besaran tarif untuk menjadi seorang perangkat desa.
"Tarif di menu itu carik (sekretaris desa) Rp 1 M, itu satu meter atau berapa, kemudian kadus itu Rp 750 juta, kaur Rp 500 juta itu informasi yang kami dapatkan di lapangan," terang Chundori kepada wartawan di lokasi.
Dia menuntut agar dugaan kecurangan pengisian perangkat desa diusut tuntas. Dia meminta kepada anggota DPRD Pati untuk membela rakyat. Apalagi kata dia sudah dibentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan kecurangan pengisian perangkat desa.
"Kemudian anggota Dewan di mana keseriusan mengangkat hak angket itu tadi, Pansus sudah terbentuk tapi kenapa mandul. Kami duga bagi-bagi kue, (hak) angket kenceng karena sebagian ada yang tidak kebagian, tapi berjalan waktu kita sempat beraudiensi, ada Pansus tapi tidak turun," ungkap dia.
"Tapi patut diduga yang belum dapat kue akhirnya kecipratan sehingga mandul sama-sama. Jadi kami duga mandul sama-sama," sambung dia.
Chundori juga meminta kepada pemerintah untuk segera mengaudit secara fisik tes pengisian perangkat desa. Sebab dia menduga ada dugaan kecurangan. Dia mengaku ada peserta yang tidak mengikuti tes seleksi namun ada hasilnya.
"Segera diaudit secara fisik agar membongkar kecurangan yang terjadi yang patut diduga pelaksanaan tes CAT itu terjadi manipulasi IT, yang hanya bisa membongkar itu adalah tes audit secara fisik dari Polda yang telah memiliki alat tersebut," terang dia.
"Tidak ikut tes tapi dapat nilai, peserta tidak mengerjakan matematika tapi keluar nilai, secara logika tidak dikerjakan kok keluar nilai. Hasil live streaming dan di komputer tidak sama," sambung dia.
Dia menambahkan ada seratusan calon perangkat desa yang menjadi korban kecurangan tersebut. Namun sayang aksi mereka belum berbuah hasil. Bupati Pati Haryanto dan DPRD Pati tidak ada menemui mereka. Aksi tersebut pun akhirnya membubarkan diri dan berencana menggelar aksi kembali.
"Sesuai judul ini baru jilid pertama, akan ada jilid-jilid berikutnya bahkan sampai 30 jus kita selesaikan," ucap dia.
(apl/aku)
