.webp)
Rekomendasi pemecatan M Taufik sebagai kader Partai Gerindra telah dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Partai (MKP). Selanjutnya, keputusan akhir soal pemecatan M Taufik ada pada Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
Seperti yang diilansir detikNews, MKP Gerindra mengeluarkan rekomendasi pemecatan M Taufik melalui sidang. M Taufik dinilai menyalahi kesepakatan sidang pada Februari lalu. Wakil Ketua Mahkamah Partai DPP Gerindra Wihadi Wiyanto mengatakan M Taufik menyatakan loyal pada Gerindra pada sidang Februari lalu.
"Melihat adanya ketidakloyalan daripada Saudara Taufik ini dan juga menyalahi daripada apa yang sudah disampaikan 21 Februari di mana dia mengatakan akan tetap dengan Partai Gerindra, tetapi pada kenyataannya dengan manuver-manuver dia, dia mengatakan akan mundur," ujar Wihadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Waketum Gerindra Habiburokhman saat diwawancara wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan. Jakarta, Selasa (14/6/2022), menjelaskan jika mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Partai (AD/ART) Partai Gerindra, persetujuan akhir soal pemecatan sifatnya tunggal pada Ketum Prabowo Subianto. Menurutnya tidak ada lagi pembahasan umum di DPP terkait pemecatan M Taufik.
"Tinggal Pak Prabowo yes or no," kata dia.
Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya juga sudah bicara soal pemecatan M Taufik dari Gerindra. Dasco mengungkap alasan pemecatan M Taufik bukan soal capres.
aya lihat kemarin tidak ada persoalan mengenai capres-capres atau mengenai dukungan terhadap sosok capres kelihatannya nggak ada," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2022).
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menambahkan, keputusan soal pemecatan M Taufik akan segera diumumkan ke publik.
Diwawancara terpisah, pada Senin (13/6), M Taufik mengaku hingga saat itu belum menerima surat pemecatan. Dia menyampaikan ada proses di DPRD yang harus dilalui usai rekomendasi pemecatan dirinya dari Gerindra. Dalam proses itu, ada rangkaian tahapan Departemen Dalam Negeri (Depdagri).
"Masih dong, masih di DPRD," kata dia saat itu.
(sip/mbr)
