.webp)
Arif menyatakan pihak BPK telah bekerja melakukan audit di Kebumen selama dua bulan. Dalam kajian BPK, memang ada beberapa yang harus dilakukan pembenahan sistem pengelolaan pemerintahan, sehingga bisa semakin baik dan akuntabel.
"Ini adalah rapat koordinasi dengan BPK tentang penguatan sistem pemerintahan agar, pemerintahan ini bisa bersih, transparan dan akuntabel, terutama dalam penggunaan anggarannya," ujar Arif usai rapat bersama BPK di Ruang Aroengbinang, Komplek Pendopo Kabumian, Rabu (27/4/2022).
Arif menyebut ada beberapa rekomendasi dari BPK untuk diselesaikan atau dibenahi sebelum 17 Mei 2022. Beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan pembenahan, yakni tentang data penggunaan BPJS Kesehatan, kemudian Pajak, penggunaan aset jalan yang belum bersertifikat, serta penggunaan aset daerah yang lain.
"Kalau di BPJS Kesehatan misalnya masih ditemukan orang yang sudah meninggal dan pindah tempat/kabupaten tapi masih dibiayai oleh negara. Ini menjadi catatan agar bisa dibenahi, kemudian pajak-pajak yang belum diambil pemerintah, dan juga penggunaan aset pemerintah yang belum jelas peruntukannya serta aturannya," terangnya.
Arif pun meminta agar dinas-dinas terkait untuk segara memperbaiki atau membenahi apa yang menjadi rekomendasi dari BPK. Ia mengingatkan bahwa pihaknya akan selalu menerapkan reward and punishment bagi seluruh pegawainya.
Asnita Senior Auditor BPK dari perwakilan Jawa Tengah menambahkan, pemeriksaan ini dilakukan tidak lain ini untuk mendukung sistem pemerintahan di Kebumen agar semakin baik, transparan, dan akuntabel. Ia melihat selama melakukan pemeriksaan, pemerintah sangat koperatif.
"Saya menilai selama pemeriksaan ini sudah sangat koperatif, dan komitmen dari pimpinannya sudah bagus," ujar Asnita.
Hal ini terbukti dalam rapat koordinasi kali dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Asisten 1, Inspaktorat, BPKPD serta para staf. Biasanya ia menyebut rapat koordinasi hanya dihadiri hanya beberapa pimpinan saja. "Namun hari ini saya liat lengkap semuanya hadir. Ini menunjukkan komitmen seorang pimpinan dari Pak Bupati begitu kuat, agar pemerintahan ini semakin baik, transparan dan akuntabel," tuturnya.
Agar pemerintahan ini semakin baik, Asnita juga meminta masyarakat untuk aktif memberikan pengawasan dan kontrol terhadap kinerja pemerintah. Di samping itu, masyarakat juga diminta patuh terhadap aturan pemerintah. Misalnya soal ketaatan membayar pajak dll.
"Karena bagaimana pun roda pemerintahan tidak akan berjalan kalau masyarakatnya tidak mau bayar pajak. Disisi lain, pemerintahan juga harus taat, dan harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaanya. Jangan asal, atau disalahgunakan," tandasnya.
(ncm/ega)
