.webp)
"Pertama apa yang disampaikan secara tekstual ada ketidaktepatannya. TAP MPRS nomor 25 tahun 1965 memang tidak ada (yang menyebut keturunan PKI), tapi di dalam pasal 1 dijelaskan secara gamblang, bahwa organisasi yang berhubungan atau berlindung di bawahnya (PKI) dilarang dengan terbitnya tap MPRS, " ujar Rezza saat dihubungi detikJateng, Jumat (1/4/2022).
Rezza mengatakan ada kesamaan arti yang disampaikan melalui TAP MPRS tersebut. Sehingga, makna yang tertuang dalam TAP MPRS tersebut adalah sama.
"Itu sinonim, kata yang mengandung makna serupa disebutkan secara jelas. Leterlek kalau orang hukum menyebutnya," katanya.
Rezza menyampaikan pernyataan tersebut akan memberikan angin segar kepada pihak yang berhubungan dengan organisasi terlarang lainnya.
"Secara universal sesuai prinsip demokrasi, ada kesetaraan, hak yang sama seseorang dalam berpolitik pasif dan aktif. Jika keluarga PKI menjadi anggota TNI, ini juga berlaku bagi mereka anak-anak keturunan HTI, FPI, karena prinsip itu berlaku secara universal, karena kita tidak bisa memilah," ungkapnya.
Rezza mengatakan pernyataan Andika itu tidak tepat disampaikan saat ini. Menurutnya saat ini negara dalam kondisi yang tidak proporsional dengan kenaikan harga dan berbagai permasalahan lainnya.
"Timing ini bukan yang baik, ini secara konsep, prinsip, ini menjadi progresif. Pernyataan menjadi dilematis, karena sejak awal negara tidak dalam posisi yang balance dan proporsional, konsekuensinya juga perlu dipikirkan," pungkasnya.
(ams/sip)
