.webp)
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman akan menikah dengan adik kandung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Idayati. Resepsi pernikahan akan digelar pada 26 Mei di Kota Solo.
Dihubungi wartawan, Idayati mengakui rencana pernikahannya dengan Ketua MK Anwar Usman. Pernikahan itu akan diselenggarakan dalam dua acara, yakni di Solo dan di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), daerah asal calon mempelai pria.
"Yang tanggal 26 (Mei) sudah fix, tapi yang Bima kayaknya belum," kata Idayati dalam keterangannya melalui jaringan perpesanan kepada wartawan di Solo dan mempersilakan dikutip untuk pemberitaan, Senin (22/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ida juga menegaskan bahwa lamaran sudah dilakukan pada 12 Maret yang lalu.
"Iya, sudah (dilamar). Suwun (terima kasih) ya. Salam sehat selalu. Senang saja," lanjutnya.
Dia juga mengaku berkenalan dengan Anwar Usman pada Oktober 2021 lalu setelah diperkenalkan oleh temannya.
"Bulan Oktober dikenalin teman, ada klik," kata Idayati.
Untuk diketahui, suami Idayati yaitu Hari Mulyono meninggal dunia pada 24 September 2018 di RSPAD Jakarta. Sedangkan istri Anwar Usman, Suhada Ahmad Sidik, meninggal dunia pada 26 Februari 2021 karena serangan jantung.
Rencana pernikahan Ketua MK Anwar Usman dan Idayati adik Jokowi ini pun memunculkan isu konflik kepentingan.
Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, enggan menghubungkan pernikahan tantenya dengan isu-isu tersebut.
"Rasah (tidak usah) ditanggapi lah," kata Gibran saat dijumpai di Balai Kota Solo, Selasa (22/3).
Mengenai sosok Idayati, Gibran yang merupakan keponakannya, mengaku berhubungan baik. Gibran juga masih berkomunikasi dengan putra dari Idayati yang merupakan sepupunya.
"Orangnya baik. Saya berhubungan baik (dengan Idayati). Saya tahunya (rencana pernikahan) dari anaknya, sepupu saya, (dapat kabar) sudah lama," kata Gibran.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana meyakini Anwar Usman tetap profesional dalam menjalankan tugasnya.
"Demikian juga bapak Ketua MK yang didampingi Mbak Ida sebagai istri beliau, saya yakin beliau juga tetap dan malah semakin profesional dalam menjalankan profesinya. Saya yakin tidak ada conflict of interest usai pernikahan ini," kata Eva.
Sementara itu Kepala Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia (PSH UII) Anang Zubaidy menilai pernikahan itu berpotensi besar menimbulkan konflik kepentingan di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sehingga alasan beberapa pihak untuk meminta Pak Anwar Usman itu mundur, bukan hanya sebagai Ketua MK tetapi juga dari hakim MK. itu sangat tepat. Karena itu nanti akan dikhawatirkan mengganggu independensi institusi," tegas Anang.
(rih/dil)
