Mundurnya Para Pengurus PPP Banjarnegara Gegara SK Baru Bikin Kecewa

Uje Hartono - detikJateng
Kamis, 27 Jan 2022 07:16 WIB
Konferensi pers terkait pengunduran diri para pengurus PPP di Banjarnegara.
Pengurus PPP Banjarnegara yang menyatakan mundur dari partai (Foto: Uje Hartono)
Banjarnegara -

Sejumlah pengurus harian dewan pimpinan cabang (DPC) dan pengurus anak cabang (PAC) PPP Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah ramai-ramai mengundurkan diri. Pemicunya gegara SK kepengurusan DPC PPP Banjarnegara yang diterbitkan DPP PPP.

Ketua tim steering committee Muscab PPP Banjarnegara Indarto menyebut ada 18 pengurus harian dewan pimpinan cabang (DPC) dan 14 pengurus anak cabang (PAC) PPP Kabupaten Banjarnegara yang menyatakan mundur dari jabatannya. Mereka mengaku kecewa dengan SK tersebut.

"Kami 18 dari 25 pengurus harian DPC PPP Banjarnegara dan 14 dari 20 PAC di Banjarnegara mengundurkan diri dari kepengurusan PPP. Jadi kami nonaktif dari semua kegiatan DPP, DPW, DPC, PAC sampai ke ranting. Jadi tidak ada kegiatan langkah-langkah politik untuk 2024," ujar Indarto kepada wartawan di kantor DPC PPP Banjarnegara, Rabu (26/1/2022).

Indarto menyebut sikap DPP dinilai tidak menghargai prestasi DPC PPP Banjarnegara. Padahal, suara PPP di Banjarnegara secara berturut-turut masuk tiga besar dengan jumlah pemilih mencapai di atas 60 ribu suara.

"Sikap DPP mencerminkan tidak adanya penghargaan atas prestasi DPC PPP Kabupaten Banjarnegara yang secara berturut-turut perolehannya 3 besar," terangnya.

Kekecewaan itu dipicu terbitnya SK tertanggal 17 Desember 2021 ini yang dinilai melanggar AD/ART partai. SK tersebut juga dianggap tidak menghargai Muscab yang digelar 25 September 2021 lalu dan mengakibatkan kegaduhan di internal partai jelang pemilu 2024.

"Kami tim steering committee sudah menyusun tata tertib Muscab, pemilihan ketua formatur, dan pemilihan ketua sekretaris DPC sesuai dengan anggaran dasar maupun peraturan organisasi. Tapi setelah terbit SK ternyata banyak penyimpangan dan tidak sesuai dengan anggaran dasar," kata dia.

Indarto menyebut salah satu pelanggaran adalah nama jabatan sekretaris DPC PPP Banjarnegara yang tertuang pada SK tidak memenuhi syarat. Lantaran jabatan ini diisi oleh orang yang belum pernah masuk dalam kepengurusan I pada jenjang kepengurusan PPP.

"Untuk nama sekretaris ternyata diisi oleh orang yang tidak memenuhi syarat dilihat dari sisi anggaran dasar maupun peraturan organisasi. Ini jelas pelanggaran yang fatal. Orang itu belum pernah masuk dalam kepengurusan 1 pada jenjang kepengurusan PPP. Dan juga tidak terlibat dalam pencalonan pada Muscab 25 September 2021lalu," jelasnya.

Penyimpangan lain, kata dia, adanya rangkap jabatan serta penghapusan nama pada pengurus harian DPC PPP Banjarnegara. Di sisi lain, ada penambahan nama baru di luar usulan formatur Muscab.

"Ada rangkap jabatan pada bidang isu strategis sekaligus bidang pendidikan, dakwah dan pesantren dengan wakil ketua majelis syariah. Selain itu ada nama yang dihapus pada struktur pengurus harian DPC dan muncul nama baru di luar usulan formatur Muscab," bebernya.

Sementara itu, ketua DPC PPP Banjarnegara terpilih Edi Purwanto berharap agar persoalan tersebut bisa segera berakhir. Edi mengaku tidak bisa menjalankan tugasnya tanpa bantuan pengurus lainnya.

"Sebagai ketua terpilih, saya menghormati perasaan teman-teman. Tentu saya tidak bisa berjalan tanpa mereka. Saya berharap DPP dapat mengakomodir hasil formatur, dan persoalan ini bisa segera berakhir," ujar Edi.



Simak Video "Tak ada Agenda Usung Capres, Rapimnas PPP Fokus Bahas Elektoral Partai"
[Gambas:Video 20detik]
(ams/ams)