Ratusan pelaku usaha jasa penyewaan ATV mendatangi Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) di Kabupaten Pangandaran pada Senin (27/4/2026) pagi. Kedatangan mereka bukan tanpa alasan, sebanyak 309 pelaku usaha tersebut ingin mempertanyakan kejelasan nasib rekan-rekan mereka yang tidak tercantum dalam rencana relokasi lapak usaha.
Relokasi ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah yang mengharuskan bahu jalan steril dari kendaraan parkir, termasuk aktivitas usaha rental ATV. Namun di lapangan, muncul persoalan baru terkait ketidaksinkronan data pelaku usaha yang akan direlokasi.
Berdasarkan pantauan, suasana sempat memanas ketika perwakilan Disparbud memberikan tanggapan yang dinilai tidak sejalan dengan aspirasi para pelaku usaha.
Ketua Paguyuban Pengusaha Rental Wisata Pangandaran (P2RWP), Dedi Heryadi atau yang akrab disapa Darto, menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk menolak kebijakan pemerintah, melainkan untuk memastikan keberadaan para pelaku usaha diakui secara resmi.
"Kedatangan kami bertujuan untuk membuktikan bahwa keberadaan para pelaku usaha seperti kami nyata dan bukan fiktif," ucap Darto.
Ia menyayangkan adanya perbedaan data yang dinilai merugikan sebagian anggota. Menurutnya, jumlah pelaku usaha selama ini relatif stabil, bahkan cenderung berkurang, namun dalam pendataan terbaru justru terdapat nama-nama yang hilang.
"Namun saat pendataan dilakukan, sejumlah nama anggota justru hilang dari daftar," katanya.
Darto juga menilai bahwa ketidaksinkronan data di internal pemerintah seharusnya diselesaikan terlebih dahulu sebelum dipublikasikan, agar tidak memicu keresahan di kalangan pelaku usaha.
Meski demikian, paguyuban menegaskan tidak keberatan dengan rencana relokasi. Mereka hanya berharap lokasi baru tidak menjauh dari pusat aktivitas wisata yang menjadi sumber penghidupan mereka.
Dari data paguyuban, total pelaku usaha rental ATV mencapai 309 orang. Namun, dalam salah satu kelompok, jumlah anggota yang semula 52 orang menyusut menjadi hanya 35 orang dalam pendataan terbaru.
Para pelaku usaha berharap proses ini dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mereka. Mereka menekankan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berpihak pada masyarakat.
"Saat ini, rencana relokasi dari bahu jalan menuju kawasan Tanjungsari, Nanjungasri, Pondok, dan beberapa titik lainnya masih dalam tahap pengkajian oleh pihak terkait," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Disparbud Pangandaran, Dadan Sugistha, menyatakan pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan dari pelaku usaha. Ia menjelaskan bahwa proses pendataan tidak hanya dilakukan oleh Disparbud, melainkan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
"Cuman catatanya ini, bukan Disparbud yang catat data tetapi Pemda Pangandaran, kebetulan anggotanya lintas SKPD, salah satunya dari Disparbud masuk 3 tim pendataan," kata Dadan.
Ia pun meminta para pelaku usaha untuk bersabar menunggu proses pendataan dan sinkronisasi data yang masih berlangsung.
"Tentu ada tahapan dan nanti sinkronisasi data anggota kami undang semua," ujarnya.
Simak Video "Mengunjungi Penangkaran Penyu di Pantai Batu Hiu, Pangandaran"
(dir/dir)