Semrawutnya Pengelolaan Parkir di Objek Wisata Pangandaran

Pengelolaan parkir di objek wisata Pangandaran dianggap masih semrawut. Hal itu karena masih banyak lahan parkir dari pihak swasta yang getok harga dan tidak menata rapi.

Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pangandaran Ghaniyy Fahmi mengatakan masih banyak pemilik lahan parkir dari swasta yang tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dishub Pangandaran.

"Pemilik lahan parkir swasta ini seharusnya menginduk pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran, yakni Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," kata Ghaniiy, Selasa (23/4/2024).

Menurutnya, lahan swasta ini tetap harus ada izin penyelenggaraan parkir. Kerennya para pemilik lahan ini harus lapor ke Dishub. "Nanti kita evaluasi lalu kita ukur," jelasnya.

Kendati demikian, kata Ghaniyy, nantinya lahan swasta ini dikenakan pajak parkir, bukan retribusi parkir. "Sama-sama untuk penataan lahan parkir di kawasan objek wisata," katanya.

Ghaniyy menuturkan, wilayah administrasi parkir di kawasan objek wisata ini di antaranya, Pasar Wisata, Kampung turis, Sunset dan sepanjang tepi jalan Pantai Barat dan Timur, semuanya sudah dikelola pihak ketiga.

"Termasuk di Batuhiu, Green Canyon, Batukaras, Karapyak, itu juga dikelola pihak ketiga,atau parkir khusus" ujarnya.

Sementara itu, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan, pemda sudah melakukan koordinasi dengan Dishub dengan stakeholder terkait penataan parkir. "Dibahas juga penataan pedagang dan penertiban parkir motor," ucap dia.

Ia mengatakan hal tersebut dilakukan agar tidak terlalu banyak motor di kawasan pantai, yang malah bikin terlihat semrawut. Menurut Jeje, penataan parkir ini masih terkesan semrawut untuk saat ini. Dia pun meminta kembali ke konsep awal. "Jadi ada tol gate lagi," ungkapnya