.webp)
Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau Jaro Ade buka suara terkait sorotan publik terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya yang mencapai Rp57,68 miliar.
Menurut Jaro Ade, kekayaan yang dilaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan diperoleh setelah dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati Bogor. Ia menegaskan sebagian besar aset tersebut berasal dari aktivitas usaha yang telah digelutinya jauh sebelum terjun ke pemerintahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau melihat rekam jejak saya, dari tahun 2018 sampai 2024 saya memang berprofesi sebagai pengusaha dan bukan pejabat publik. Jejak digitalnya ada, bukan hanya di Bogor, tapi membangun hubungan sampai ke luar negeri selalu pengurus Kadin pusat, " kata Jaro Ade kepada detikJabar, Sabtu (20/6/2026).
Politikus Golkar ini mengaku tidak mempermasalahkan apabila publik mempertanyakan jumlah kekayaan yang dilaporkannya. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui latar belakang kepemilikan harta seorang pejabat publik.
"Kalau ada yang bertanya kenapa nilai harta saya sekian, silakan lihat perjalanan hidup dan perjalanan usaha saya. Semuanya bisa ditelusuri," ujarnya.
Jaro Ade bahkan menyebut nilai kekayaannya saat ini justru lebih rendah dibandingkan sebelum menjabat sebagai Wakil Bupati Bogor. "Justru setelah jadi Wakil Bupati harta saya turun. Seharusnya sekitar Rp62 miliar, sekarang Rp57 miliar. Setiap tahun menurun," katanya.
Menurut dia, jabatan publik yang kini diemban bukanlah faktor yang membuat kekayaannya bertambah. Karena itu, ia meminta masyarakat melihat data LHKPN secara utuh dan objektif.
Berdasarkan data LHKPN periodik tahun pelaporan 2025 yang disampaikan kepada KPK pada 14 Januari 2026, total harta kekayaan Ade Ruhandi tercatat sebesar Rp57.684.975.000 setelah dikurangi utang Rp1,81 miliar.
Sebagian besar kekayaannya berupa tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp50,72 miliar. Selain itu, terdapat alat transportasi dan mesin senilai Rp5,44 miliar, kas dan setara kas Rp2,24 miliar, serta harta lainnya sebesar Rp1,06 miliar.
Dalam dokumen yang diumumkan KPK tersebut, sejumlah aset tanah dan bangunan yang dimiliki Jaro Ade berada di wilayah Kabupaten Bogor dan dicatat berasal dari hasil sendiri. Selain itu, ia juga melaporkan kepemilikan sejumlah kendaraan, alat berat, hingga kas dalam bentuk simpanan.
Di tengah ramainya perbincangan mengenai LHKPN tersebut, Jaro Ade mengaku memahami kritik yang muncul. Menurutnya, setiap pejabat publik harus siap menerima penilaian dan pengawasan dari masyarakat.
"Menjadi pejabat itu harus siap dikritik, harus siap dihujat. Itu bagian dari konsekuensi jabatan," tuturnya.
Ia menilai kritik, termasuk demonstrasi, merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang harus dihormati. Pemerintah, kata dia, tidak boleh antikritik selama aspirasi disampaikan sesuai aturan yang berlaku.
"Kalau ada demonstrasi, ada penyampaian aspirasi, itu hak warga negara dan dilindungi undang-undang. Saya menghormati itu," kata Jaro Ade.
Meski demikian, ia berharap perbedaan pandangan tidak menghilangkan etika dalam ruang publik. Menurutnya, masyarakat Bogor memiliki budaya kesantunan yang perlu terus dijaga.
"Yang saya harapkan hanya satu, mari sama-sama menjaga etika. Bogor ini terkenal dengan masyarakatnya yang santun. Kritik boleh, masukan boleh, tetapi tetap dalam koridor yang baik," ujarnya.
Era Kritik Medsos
Jaro Ade juga menyinggung dinamika media sosial yang belakangan turut meramaikan pembahasan mengenai dirinya. Menurut dia, tidak mudah membedakan antara kritik murni dari masyarakat dan opini yang sengaja digiring oleh pihak tertentu.
"Di media sosial sekarang kadang sulit membedakan mana yang benar-benar aspirasi masyarakat dan mana yang sekadar buzzer. Tapi memang zamannya seperti itu," katanya.
Karena itu, ia memilih tidak larut dalam polemik yang berkembang. Fokus utamanya saat ini adalah menjalankan tugas sebagai Wakil Bupati Bogor dan memastikan program-program pemerintah daerah berjalan sesuai harapan masyarakat.
"Saya memilih fokus bekerja. Tidak perlu sibuk mencari musuh. Biar waktu yang menjawab semuanya. Yang penting saya menghormati masyarakat dan terus bekerja untuk Kabupaten Bogor," pungkasnya.
