Sengketa Daisuke Sato Berujung Ban FIFA, Persib Bayar Rp 2,7 M

Persib Bandung tersandung sanksi FIFA berupa larangan registrasi pemain baru. Manajemen memastikan hukuman tersebut bukan akibat tunggakan gaji atau krisis keuangan klub, melainkan buntut sengketa kontrak lama dengan mantan pemainnya, Daisuke Sato.

Sengketa kontrak dengan Daisuke Sato diketahui sudah berlangsung sejak 2023 dan bahkan sempat dibawa hingga Court of Arbitration for Sport (CAS), sebelum akhirnya berujung pada FIFA Registration Ban.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan, menjelaskan bahwa sengketa bermula saat Persib mengakhiri kerja sama dengan Daisuke Sato pada pertengahan musim 2023/2024, tepat setelah kedatangan pelatih Bojan Hodak yang menggantikan Luis Milla.

"Kasus Sato sebenarnya kita sudah aware memang kasusnya kan terjadi tahun 2023. Waktu itu masih Luis Milla ya pelatihnya dan Sato diganti di pertengahan musim 23/24 ketika Bojan masuk," ujar Adhitia, Minggu (31/5/2026).

Ia menilai keputusan pergantian pemain saat itu secara teknis terbukti berhasil karena Persib mampu mengakhiri musim dengan gelar juara Liga 1 2023/2024.

"Secara efektivitas juga kita bersyukurlah karena kan pergantian itu juga cukup berhasil, akhirnya kita juara di musim 23/24 kan, itu yang poin pertama," katanya.

Persib Tempuh Jalur CAS

Adhitia menjelaskan, setelah sengketa muncul, Persib tidak langsung menerima putusan yang ada. Klub memilih mengajukan perkara tersebut ke Court of Arbitration for Sport (CAS) untuk menguji nilai kompensasi yang harus dibayarkan kepada Sato.

Menurutnya, dalam regulasi FIFA terdapat mekanisme penghitungan kompensasi berdasarkan penghasilan pemain di klub barunya setelah kontrak diputus. Adhitia menjelaskan, Persib mempertanyakan data penghasilan Sato di klub barunya yang dinilai tidak lazim untuk ukuran pemain profesional.

"Karena kita itu dapat info Daisuke Sato itu di klub barunya gajinya itu segitu. Yang mana ada pemain bola gajinya segitu? Makanya kita banding ke FIFA. Kayaknya enggak mungkin gaji dia segitu. Either di Filipina gajinya kecil atau kita memilih pemain yang salah, berarti kita bayarnya kemahalan," katanya.

Proses di CAS berlangsung berbulan-bulan karena lembaga arbitrase itu harus memeriksa seluruh komponen penghasilan yang diterima Sato di klub barunya.

"Akhirnya waktu itu berjalan berbulan-bulan, CAS itu ngecek dulu bener enggak gajinya segini, apakah ada per-diem, ada pesangon, segala macam. Pokoknya dicek semuanya," kata Adhitia.

Nilai Kewajiban Berkurang

Dari proses tersebut, Persib berhasil mendapatkan pengurangan nilai kompensasi yang harus dibayarkan kepada Sato, dari semula Rp3,03 miliar menjadi Rp2,7 miliar.

"Akhirnya baru keluarlah di 2 bulan yang lalu, ternyata ya udah kita dapat pengurangan. Seingat saya tuh sebelumnya Rp 3,03 (miliar). Setelah ke CAS itu turun jadi 2,7 (miliar)," ungkapnya.

Karena itu, Adhitia menegaskan sanksi FIFA yang muncul saat ini bukan sesuatu yang mengejutkan bagi manajemen Persib. Klub sudah mengetahui perkara tersebut sejak lama dan kini tinggal menyelesaikan kewajiban yang telah diputuskan.

"Jadi memang ini proses berjalan yang memang kita lalui, bukan sesuatu yang kita, 'Wah ada kasus,' enggak, kita udah tahu gitu. Memang jatuh temponya itu di kemarin, tapi kita juga enggak terlalu worry, kita pasti selesaikan gitu," tuturnya.

"Cuma kan kita juga butuh tahu numbers-nya berapa detailnya lah. Nah, pas udah clear berapa, pasti kita akan selesaikan sesegera mungkin lah gitu," tambahnya.

Bukan Karena Gaji Telat

Adhitia juga membantah anggapan bahwa sanksi FIFA muncul karena Persib menunggak pembayaran gaji pemain atau mengabaikan hak-hak pesepak bola. Menurutnya, kasus Daisuke Sato berbeda karena berkaitan dengan sengketa terminasi kontrak yang kemudian diproses melalui jalur hukum internasional.

"Jadi bukan hal yang mengagetkan buat kita dan enggak usah khawatir. Klub besar juga banyak mengalami ini. Jadi ini bukan karena kita bayar gaji telat, kita enggak menuhi haknya, tapi memang ada proses CAS yang kita lalui dulu untuk ngecek kebenaran salary dia tuh berapa sebenarnya. Kita kan bereskan segera kok," tegasnya.

Adhitia menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir Persib telah berupaya membenahi tata kelola kontrak pemain agar kasus serupa tidak kembali terulang. Ia mencontohkan proses pemutusan kontrak dengan William Marcilio di putaran kedua musim 2025/2026 yang bisa diselesaikan secara damai tanpa berujung sengketa hukum.

"Kita terminate juga, dia tuh kontraknya 1+1. Sama, mirip lah. Tapi kita terminate baik-baik aja. Kenapa? Karena dengan Wiliam, kita itu melakukan proses negosiasi yang benar. Jadi kita duduk bareng, kita negotiate dan segala macam, akhirnya mutual agreement termination, selesai. Enggak ada gugat-menggugat segala macam," ujarnya.

Transfer Ban Bisa Dicabut Kapan Saja

Meski saat ini berstatus terkena registration ban, Adhitia memastikan aktivitas negosiasi dan penandatanganan kontrak pemain baru tetap bisa berjalan. Yang diblokir FIFA hanya proses registrasi pemain di sistem internasional.

Ia mengatakan sanksi tersebut akan langsung dicabut begitu Persib menyelesaikan kewajibannya dan mengirimkan bukti pembayaran kepada FIFA.

"Langsung lift. Tinggal kirim bukti bayarnya, email, the moment itu mereka langsung lifting the ban, selesai. Bukan sesuatu yang kenapa mesti nungguin di-lifting dulu ya? Kalau udah sign hari ini mah besok juga tinggal umumin (pemain baru)," katanya.

Adhitia menjelaskan, larangan FIFA hanya berlaku pada akses registrasi pemain di Transfer Matching System (TMS), bukan pada proses perekrutan pemain.

"Karena gini, ban itu kita register di sistem, bukan nge-ban kita mesti negosiasi sama pemain. Negosiasi kita masih bisa berjalan, sedang berjalan. Sign kontrak masih bisa dilakukan, tapi ketika registrasi di TMS-nya mereka, nah itu yang ditutup, masih diblok. Once itu di-lifting, nah aman semuanya," pungkasnya.