Spanduk bertuliskan "Shut Up KDM" yang terbentang di tribun utara Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) saat laga Persib Bandung melawan Arema FC, Jumat (24/4/2026) malam, langsung menyita perhatian publik.
Tulisan itu muncul di babak kedua dan memicu beragam spekulasi. Banyak yang mempertanyakan maksud di balik pesan tersebut, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Bobotoh sekaligus pengamat politik Unjani, Arland Sidha, menjelaskan bahwa kemunculan banner itu berangkat dari keresahan yang berkembang di kalangan Bobotoh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama kita flashback dulu, ada keresahan apa soal Persib? Sebenarnya kalau kita lihat Persib ini punya modal sosial yang tinggi, artinya modal sosial ini berupa suporter dan Bobotoh," ujar Arland saat dihubungi, Sabtu (25/4/2026).
Menurutnya, muncul persepsi di tengah suporter terkait keterlibatan figur politik dalam dinamika Persib. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan tafsir bahwa klub kebanggaan Jawa Barat itu dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
"Saya pikir ada pemahaman di tengah-tengah Bobotoh, kehadiran sosok dalam tanda kutip adalah elit politik atau kepala daerah yang pemahaman di masyarakat melihat bahwa ada kepentingan-kepentingan, saya tidak tahu kepentingan apa yang mungkin untuk elektabilitas," katanya.
Arland menegaskan, sebenarnya tidak ada masalah jika seorang politisi memang sejak awal mencintai Persib. Namun persoalan muncul ketika dukungan itu dianggap masuk ke ranah yang lebih jauh.
"Pertanyaannya adalah bagaimana dengan politisi yang memang menyukai Persib? Memang dari awal dia sudah menyukai Persib tapi tidak melibatkan Persib sebagai alat politik, walaupun tidak secara eksplisit," ujarnya.
Ia menyinggung sosok Dedi Mulyadi yang dinilai Bobotoh terlalu masuk dalam narasi Persib, terutama melalui aktivitas di media sosial. Kekecewaan itu, kata Arland, memuncak setelah adanya unggahan terkait bantuan dana untuk Persib dari Maruarar Sirait sebelum laga melawan Dewa United.
"KDM dianggap terlampau masuk ke dalam ranah Persib misalnya dengan meng-upload di sosial media terkait pemberian bonus dari Ara Rp1 miliar," katanya.
Ia menilai, persepsi publik kemudian berkembang bahwa ada upaya mencari panggung di balik dukungan tersebut. Padahal sebelumnya, Dedi Mulyadi menurut Arland punya kesan yang positif di mata Bobotoh karena sempat menyatakan tidak akan ikut campur soal Persib karena merupakan klub profesional.
"Mungkin teman-teman Bobotoh melihatnya, sebelum lawan Dewa itu pak Dedi ketika mengupload di sosial media, masyarakat melihat ada unsur politik di situ," katanya.
"Betul seolah-olah ingin cari panggung, masyarakat kan melihatnya seperti itu ya. Tapi kita tahu juga pak dedi dari awal beliau berstatemen bahwa Persib itu tim profesional, saya mah hadir kalau juaranya aja pas konvoi begitu beliau bilang. jadi ada statemen yang ditangkap Bobotoh sudah bagus," lanjutnya.
Arland menilai, unggahan terkait bantuan tersebut seharusnya tidak perlu dipublikasikan sehingga tidak memunculkan persepsi liar di kalangan Bobotoh soal menjadikan Persib sebagai alat politik.
Baca juga: Jalan Terjal Persib Menuju Gelar Juara |
"Kemarin kalau kita lihat di sosial media, karena ada Ara yang memberikan bantuan, sebenarnya ya sudah tidak perlu di-up, akhirnya orang menganggap bahwa Persib dijadikan alat politik," ujarnya.
Meski begitu, Arland menekankan bahwa pesan dari spanduk tersebut tidak semata ditujukan kepada Dedi Mulyadi. Ia menegaskan, secara umum pesan yang disampaikan lewat spanduk itu ditujukan untuk seluruh politisi dan pejabat agar tidak cari panggung lewat Persib Bandung.
"Saya melihat bahwa spanduk yang beredar di GBLA adalah warning kepada seluruh elit politik agar tidak menggunakan Persib sebagai alat politik apalagi di tengah-tengah situasi Persib yang sedang butuh dukungan," ujarnya.
Simak Video "Video: Atasi Banjir, Dedi Mulyadi Berencana Relokasi Warga Bojongsoang"
[Gambas:Video 20detik]
(bba/mso)
