.webp)
Pantauan detikJabar, aksi massa ini dimulai sejak pagi. Para massa membawa atribut seperti spanduk bertuliskan 'Usut Keuangan DPC PPP Kabupaten Sukabumi.
Koordinator Aksi Sukirman mengatakan, demonstrasi ini dilakukan oleh 39 pimpinan anak cabang (PAC) PPP Kabupaten Sukabumi. Mereka menuntut agar Ketua DPC mundur dari jabatannya usai adanya dugaan penyalahgunaan dana politik.
"Pertama tentang keuangan pasal 9 ayat 8 tentang Koalisi. Yang kedua uang fraksi, yang ketiga uang bantuan dari kesbangpol. Saya minta Ketua Partai Persatuan Pembangunan untuk mengundurkan diri karena tidak ada keterbukaan terhadap PAC di kecamatan," kata Sukirman kepada awak media.
Lebih lanjut, total anggaran yang diduga disalahgunakan sebanyak Rp2.183.074.000 dengan rincian dana bantuan keuangan parpol dari Kesbangpol sebesar Rp643 juta, dana iuran fraksi PPP sebesar Rp340 juta dan mahar Pilkada Kabupaten Sukabumi sebesar Rp1,2 miliar.
Selain itu, pihaknya juga menilai bahwa pengangkatan Dedi Damhudi sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi telah cacat hukum karena dinilai melanggar peraturan organisasi PPP tentang Muscab Pemilihan Ketua DPC.
Bantahan Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi
Ketua DPC PPP Kab. Sukabumi Dedi Damhudi membantah adanya dugaan penyalahgunaan anggaran partai politik. Dia pun merespons terkait permintaan massa untuk mengundurkan diri.
"Sebetulnya nggak seperti itu, artinya ada kader yang aktif, ada kader yang setengah aktif, ada kader yang pasif. Ini mungkin kan macam-macam kadernya. Ada kader yang tahu dan tidak tahu juga. Kalau kita segala sesuatunya sesuai mekanisme. InsyaAllah aman (tidak ada penyalahgunaan anggaran)," kata Dedi.
"Kalau saya bagaimana partai saja kalau partai menghendaki saya jadi ketua ya kemarin kita juga ditunjuk oleh partai. Nah nanti itu kebijakan partai kalau saya nggak bisa berkata apa-apa soal itu, itu kebijakan partai," sambungnya.
Pihaknya juga sempat duduk bersama dengan para massa. Mereka juga menyoalkan adanya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang melibatkan anak Dedi menduduki jabatan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi.
"Tentang organisasi, seperti terjadinya KKN kan anak saya jadi dewan terus beberapa calon, kenapa, karena memang kondisi PPP saat itu cari calon saja susah dan saya instruksi dari DPP," ungkapnya.
"Nggak ada mahar ke DPC. Sedikitpun kita tidak, bahkan kita tidak baik-baik saja, kader kita pun kita 'biayai.' Ah nggak ada (mahar Pilkada) yang ada kita itu kan uang bukan segalanya tetapi dalam pergerakan politik, bensinnya apanya kan perlu jalan," kata dia.
Terkait tuntutan pimpinan turun dari jabatan, Dedi pun akan mengikuti arahan DPP PPP. "Kalau saya tahadus bin nikmat ilallah. Apapun yang ditugaskan partai kepada saya, saya siap," tutupnya. (iqk/iqk)
