.webp)
Calon Gubernur Ahmad Syaikhu dan Dedi Mulyadi saling beradu gagasan mengenai komitmen keduanya untuk menekan perkawinan anak hingga angka perceraian di lingkungan keluarga di Jabar. Syaikhu mengedepankan pendidikan dan edukasi di lingkungan masyarakat, sedangkan Dedi menyatakan harus ada ketegasan yang dibangun pemerintah daerah.
Mulanya Syaikhu membeberkan, tentang data puluhan ribu angka perkawinan anak, perceraian maupun KDRT di Jabar. Syaikhu kemudian bertanya kepada Dedi, bagaimana strateginya nanti untuk menekan kasus-kasus tersebut.
"Perkawinan di bawah umur terjadi karena usia pendidikan yang rendah. Cara mencegahnya yaitu dengan lamanya pendidikan harus ditingkatkan, anak-anak harus mengenyam pendidikan sampai SMA/SMK," kata Dedi menjawab pertanyaan Ahmad Syaikhu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah harus menguatkan pendidikan sebuah lingkungan, keterjangkauan sekolah, ketersediaan ruang sekolah, sehingga masyarakat bisa lebih lama bersekolah. Pemerintah provinsi harus bisa mengendalikan perkawinan di bawah umur supaya tidak terjadi, dengan seluruh izin perkawinan melalui desa dikontrol, sehingga tidka boleh terjadi perkawinan di bawah umur," tutur Dedi menambahkan.
Syaikhu lalu mengomentari gagasan yang telah disampaikan Dedi Mulyadi. Menurut Syaikhu, pendidikan dan edukasi tetap menjadi faktor yang penting supaya bisa menekan angka perkawinan anak, perceraian hingga KDRT yang selama ini terjadi.
"Menurut kami, pendidikan yang ada saja tidak memadai. Harus dibarengi pendidikan yang spesifik yaitu edukasi tentang visi dan perencanaan berkeluarga, untuk para remaja maupun calon pengantin. Harus ada konseling masalah keluarga, sehingga bisa itu diadvokasi. Karena Kalau keluarga kuat, itu mampu melahirkan SDM yang kuat," ucap Syaikhu menegaskan.
Dedi Mulyadi lantas menyebut masalah yang selama ini terjadi mengenai keluarga adalah di kalangan masyarakat menengah ke bawah karena memiliki jumlah anak lebih dari dua. Untuk itu, dia mengusulkan supaya pemerintah lebih tegas salah satu contohnya dengan menegakkan aturan jika sudah memberikan subsidi untuk kalangan masyarakat di Jabar.
"Seluruh program pembangunan harus dipastikan rakyat punya ketaatan. Karena seluruh subsidi yang diberikan akan menjadi sia-sia. Yang disubsidi dalam jangka panjang, mereka akan tumbuh miskin karena salah membangun sistem dalam keluarga," ujar Dedi.
Debat publik ini menjadi salah satu cara untuk melihat kapasitas dari para calon pemimpin Jawa Barat. Ada pun Debat Publik Pamungkas Pilgub Jabar 2024 ini mengambil tema besar: "Bumi Subur, Masyarakat Akur, Jawa Barat Makmur". Acara debat ini digelar di Gedung PMLI, Kabupaten Bogor.
Sekadar diketahui, debat diikuti oleh empat pasang calon (paslon) Gubernur dan calon Wakil Gubernur, yakni Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwinatarina (nomor urut 1), Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja (nomor urut 2), Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie (nomor urut 3), dan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan (nomor urut 4).
Paslon nomor urut 1 Acep-Gita diusul oleh PKB. Pasangan Jeje-Ronal diusul PDIP. Kemudian, pasangan Syaikhu-Ilham diusul Partai NasDem, PKS, dan PPP. Dan, pasangan Dedi-Erwan diusul oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, dan PSI.
(ral/mso)
