Ketimpangan Wilayah Jabar Utara dan Selatan, Ini Kata Dedi dan Jeje

Pembangunan Jawa Barat wilayah utara cukup masif. Namun Jawa Barat wilayah selatan disebut Cawagub Erwan Setiawan pembangunannya tak sepesat di wilayah utara.

Pernyataan sekaligus pertanyaan itu diberikan Erwan kepada Paslon nomor urut 1 Jeje-Ronal terkait strategi untuk menghilangkan disparitas antara wilayah utara dan selatan, dalam debat publik pamungkas Pilgub Jabar 2024 di Bogor, Sabtu (23/11/2024).

"Pembangunan Jawa Barat di bagian utara dan tengah relatif lebih maju dan baik. Sedangkan pembangunan di wilayah selatan terkesan lamban. Bagaimana strategi bapak untuk menghilangkan disparitas wilayah tersebut?" kata Erwan.

Jeje langsung menjawab dan dia menilai, rendahnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) di Jawa Barat karena setiap daerah di Jabar memiliki beban soal wilayah.

"IPM yang rendah di Jawa Barat karena berbagai persoalan yang menyangkut beban, Garut karena ada Garut Selatan, Sukabumi karena ada Sukabumi Selatan, Cianjur karena ada Cianjur Selatan," kata Jeje.

Jeje menilai, untuk menghilangkan disparitas itu dibutuhkan pemekaran wilayah di wilayah pesisir selatan tersebut, "Langkah apapun yang diambil tanpa mendekatkan aspek-aspek pemerintahan tidak akan berhasil dengan baik. Pasangan Jeje-Ronal akan mendorong DOB baru di pesisir selatan. Kenapa? Potensinya sama, punya laut, punya bahari, punya lain sebagaimana, persis dengan Pangandaran kalau dilakukan derajatnya akan naik seperti kabupaten kota lain," tutur Jeje.

Dalam hal ini, Dedi Mulyadi menjelaskan pengkajian pemekaran itu ada di pemerintah pusat. "Disparitas itu terjadi karena sumber-sumber ekonomi lebih berkembang di daerah industri di wilayah utara. Salah satu menyepakati kabupaten baru itu merupakan bentuk untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan di Jabar, tetapi di pemerintah pusat ada moratorium akan menjadi hambatan, maka seluruh hambatan itu bisa diselesaikan dengan kebijakan fiskal," ujar Dedi.

"Kebijakan fiskal itu adalah terjadi keadilan fiskal antara utara dan selatan. Utara tidak mungkin berkembang industrinya dan sumber dayanya mana kala tidak dapat tersuplai, suplai air, suplai udara yang bersih bahkan selatan bisa jadi tempat relaksasi bagi orang utara, untuk itu kebijakan pajak harus lindungi hutan sehingga daerah hutan lindung dapat subsidi fiskal, daerah laut dapat subsidi fiskal sehingga ada keadilan," kata Dedi menegaskan.

Ide Dedi Mulyadi dinilai kurang memuaskan oleh Jeje. Jeje tegaskan, untuk menghilangkan disparitas itu investasi harus masuk di wilayah Jabar Selatan.

"Ngomong satu saja, pergerakan ekonomi akan berjalan kalau ada investasi. Investasi akan ada apabila infrastruktur dan lain sebagainya bisa berjalan dengan baik, tanpa itu omong kosong, daerah di pesisir selatan kemampuannya terbatas, ketika Ciamis, ketika Pangandaran belum mekar kesulitan untuk membangun itu. Tapi dengan dimekarkan dan dengan pendekatan fiskal maka akan berjalan dengan baik," tutur Jeje.

Bahkan, gagasan Dedi Mulyadi dinilai Jeje seperti gincu atau perias semata, tanpa langsung ke inti masalah. "Apa yang dikatakan paslon nomor 4 hanya gincu, mengunyah permen tapi tidak mengenyangkan, tidak akan selesai, subtansinya mendorong pemekaran di pesisir," ucap Jeje.

Debat publik ini menjadi salah satu cara untuk melihat kapasitas dari para calon pemimpin Jawa Barat. Ada pun Debat Publik Pamungkas Pilgub Jabar 2024 ini mengambil tema besar: "Bumi Subur, Masyarakat Akur, Jawa Barat Makmur".

Sekadar diketahui, debat diikuti oleh empat pasang calon (paslon) Gubernur dan calon Wakil Gubernur, yakni Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwinatarina (nomor urut 1), Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja (nomor urut 2), Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie (nomor urut 3), dan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan (nomor urut 4).

Paslon nomor urut 1 Acep-Gita diusul oleh PKB. Pasangan Jeje-Ronal diusul PDIP. Kemudian, pasangan Syaikhu-Ilham diusul Partai NasDem, PKS, dan PPP. Dan, pasangan Dedi-Erwan diusul oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, dan PSI.