.webp)
Dukungan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie (ASIH), terus mengalir. Kali ini, giliran Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan aktivis PMI di Kabupaten Sukabumi yang menyatakan dukungannya.
Deklarasi ini dihadiri oleh 100 pekerja migran dari Sukabumi dan Cianjur, tokoh pekerja migran, serta serikat pekerja. Mereka menilai pasangan ASIH memiliki kedekatan emosional dengan PMI, salah satunya karena Ahmad Syaikhu memiliki pengalaman langsung melalui mertua yang pernah menjadi pekerja migran.
Hal ini, menurut mereka, menjadikan Syaikhu memahami dengan baik perjuangan dan kebutuhan PMI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Departemen Pekerja Migran Faturrahman menilai, jika pasangan nomor urut 3 tersebut diyakini bakal memberikan program-program yang konkret untuk pekerja migran. Di samping itu, ada tiga alasan utama PMI menyatakan dukungannya kepada ASIH. Yang pertama karena Ahmad Syaikhu bukanlah orang jauh dari pekerja migran.
"Ia selalu mengucapkan bahwa Ustadz Ahmad Syaikhu ini mertuanya adalah pekerja migran Indonesia, jadi yang tahu bagaimana suka dukanya orang bekerja ke luar negeri dia sudah merasakannya," ucap Faturrahman.
Yang kedua, kata Faturrahman, paslon ASIH ini bisa jadi satu-satunya pasangan yang memiliki program untuk mensejahterakan pekerja migran.
"Bagaimana mempersiapkan pekerja migran, bagaimana pekerja migran itu berangkat dengan aman dan siap, bagaimana pekerja migran itu diperhatikan keluarga dan anaknya," paparnya.
Sementara itu, Ahmad Syaikhu mengapresiasi atas dukungan yang dinyatakan oleh PMI. Ia sangat bersyukur dengan tambahan kekuatan baru untuk kemenangan ASIH di Pilgub Jabar 2024.
"Tentu ini semakin menguatkan optimisme kemenangan ASIH pada Pilkada 2024," jelasnya.
Ahmad Syaikhu berkomitmen akan memperhatikan nasib para pekerja migran, khususnya di Jabar. Pasalnya, terdapat berbagai permasalahan yang kerap dihadapi para pekerja migran.
"Tadi kita sharing dengan para pekerja migran dan purna pekerja migran terkait dengan permasalahan yang terjadi di luar negeri," ungkapnya.
"Tentu ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi untuk membantu penyelesaian yang ada bagi warga jawa barat yang ada di luar negeri," tutupnya menambahkan.
(sya/sud)
