.webp)
Kabupaten Cirebon telah lama menjadi salah satu penyumbang terbesar Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jawa Barat. Berdasarkan data terbaru, Cirebon menempati posisi kedua sebagai daerah pengirim PMI terbanyak setelah Kabupaten Indramayu.
Tingginya angka PMI mencerminkan kesulitan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan di daerah tersebut, mendorong banyak warga mencari penghidupan di luar negeri.
Situasi ini menjadi perhatian serius bagi para calon bupati Cirebon. Mereka menawarkan berbagai solusi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pekerjaan di luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan warga. Berikut ini adalah pemaparan dari keempat kandidat dalam merespons persoalan tersebut:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rahmat Hidayat: Membangun Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan Vokasi
Rahmat Hidayat menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai solusi utama. Menurutnya, keterbatasan ekonomi sering kali membuat anak muda memilih bekerja alih-alih melanjutkan pendidikan.
"Program kami akan fokus pada kesejahteraan keluarga agar generasi muda bisa terus sekolah hingga SMA atau lebih tinggi," ucap Rahmat.
Ia juga menyarankan Pemda untuk berperan lebih aktif dalam advokasi dan pelatihan bagi calon PMI.
Rahmat menilai perlu adanya sinergi baru yang lebih berani dan keluar dari pola lama.
"Selama ini, sektor swasta yang memberi pembekalan. Ke depan, Pemda harus membangun sekolah dengan fokus bahasa Inggris atau Mandarin agar lulusan SMK siap bekerja, termasuk di luar negeri," tambahnya.
Imron: Ciptakan Lapangan Kerja di Cirebon-Permudah Investasi
Imron berkomitmen untuk menarik investor agar terbentuk lebih banyak lapangan kerja di Cirebon.
"Kami akan mempermudah perizinan agar investor tertarik datang. Dengan begitu, lapangan pekerjaan bisa terbuka lebar dan masyarakat tak perlu bekerja di luar negeri," jelasnya.
Ia juga menyoroti risiko yang dihadapi PMI, seperti kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Imron mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan mempertimbangkan alternatif pekerjaan di dalam negeri.
"Jika peluang kerja di sini tersedia, jumlah PMI dan risiko yang mereka hadapi akan berkurang," tegasnya.
Wahyu Tjiptaningsih: Dampak Sosial dari PMI dan Pentingnya Lapangan Kerja Lokal
Wahyu Tjiptaningsih memandang masalah PMI sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, keberadaan PMI membantu perekonomian keluarga. Namun, di sisi lain, ia menyoroti dampak sosial negatif, terutama bagi anak-anak.
"Banyak ibu-ibu yang menjadi PMI, sehingga anak-anak kehilangan pengasuhan dan rentan terhadap kekerasan atau pelecehan," ungkap Wahyu.
Menurut Ayu sapaan akrabnya, seharusnya tugas mencari nafkah menjadi tanggung jawab suami. "Jika Pemda membuka lapangan kerja yang cukup, ibu-ibu tak perlu lagi bekerja di luar negeri. Mereka bisa fokus mendidik anak-anak," katanya.
Wahyu berjanji akan menarik investor domestik dan asing untuk mendorong ekonomi lokal.
Mohamad Luthfi: Fokus pada Peningkatan Keterampilan PMI
Mohamad Luthfi mengkritisi struktur tenaga kerja PMI Cirebon yang didominasi pekerja buruh kasar. Ia berencana memperluas pasar tenaga kerja berbasis keterampilan.
"Kami ingin lebih banyak pekerja dengan skill memadai agar kesejahteraan mereka lebih baik," kata Luthfi.
Ia juga menegaskan perlunya peningkatan skala pelatihan dan pendidikan bagi calon PMI.
"Pelatihan harus lebih masif dan terspesialisasi, sehingga PMI kita tak lagi hanya bekerja sebagai buruh kasar, tapi juga di sektor profesional," tuturnya.
Dengan beragam pendekatan yang ditawarkan, masyarakat Kabupaten Cirebon dihadapkan pada pilihan pemimpin yang akan membawa perubahan besar bagi daerah ini. Persoalan PMI bukan sekadar angka, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan keluarga, pendidikan, dan dampak sosial yang lebih luas.
(dir/dir)
