.webp)
Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Kota Sukabumi. Pada kesempatan tersebut, Puan berbicara pentingnya menjaga nutrisi ibu dan bayi, khususnya 1.000 hari pertama saat bayi lahir ke dunia.
"Masalah stunting ini kan pertama adalah karena 1.000 hari pertama sampai kelahiran anak. Sejak mengandung sampai melahirkan itu kurang asupan gizi," kata Puan kepada awak media usai menghadiri acara bertajuk 'Perempuan Sukabumi Melawan Stunting' di Gedung Harsa, Kota Sukabumi, Sabtu (20/5/2023).
Dia melanjutkan, penurunan angka stunting harus dilakukan secara bergotong-royong antara pemerintah daerah dengan kementerian lembaga. Pemenuhan gizi pada bayi berupa protein pun, kata dia, akan lebih mudah jika dilakukan secara gotong-royong.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagaimana pemberian telur untuk ibu hamil, (gizi perempuan) sebelum hamil, saat hamil kemudian saat ibu menyusui. Karena anak itu supaya tidak stunting harus dicukupi gizi, ini memang harus dilakukan secara bergotong-royong dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat," ujarnya.
DPR RI pada kesempatan itu mendorong agar pelaksanaan gotong-royong penanganan stunting oleh Pemda dan K/L dapat berjalan optimal. Dukungan anggaran pun akan diberikan kepada K/L agar target zero new stunting dapat terealisasi.
"DPR RI tentu saja mendorong kementerian/lembaga untuk bisa melaksanakan hal tersebut secara bergotong-royong. Jadi nggak bisa Kemenkes saja, tidak bisa hanya Kemensos, tidak bisa hanya BKKBN saja tapi seluruh K/L tersebut memang harus turun bersama-sama dengan Pemda," jelasnya.
"Anggarannya kan dari DPR kemudian kita salurkan ke K/L, jadi itu memang sesuai dengan fungsi pengawasannya. Nantinya DPR RI akan lihat ke daerah-daerah apa itu sudah dilakukan atau tidak," sambungnya.
Puan menjelaskan, Pemda harus memiliki peta wilayah dengan kasus stunting tertinggi. Oleh sebab itu, kata dia, kepala daerah harus turut peduli dengan masalah stunting yang menjadi ancaman serius bagi anak-anak.
"Makanya saya juga berharap kepedulian dan rasa peduli dari Kepala Daerah yang ada di seluruh Indonesia untuk peduli dalam menuntaskan stunting di daerahnya. Karena kalau tanpa dukungan Forkopimda di daerah, kita tidak merasa yakin walaupun K/L turun nantinya akan bisa menuntaskan stunting tersebut," kata Puan.
Ditanya soal target zero new stunting, Puan menuturkan seharusnya di tahun 2045 bertepatan dengan Indonesia Emas, kasus stunting sudah tak ada lagi. Meski begitu, dia mengutamakan kerja dalam penanganan pengentasan stunting.
"Harusnya kan Indonesia emas nanti sudah tidak stunting. Tapi ya kita lihatlah, yang penting sekarang kita kerja dulu," pungkasnya.
(prf/ega)
